detikcom
Rabu, 17/04/2013 00:04 WIB

Siapa Penyelenggara Negara yang Terkait Penangkapan KPK di Sentul?

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK menangkap tujuh orang di rest area di Sentul, namun tak satupun di antara mereka yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Padahal penyuapan atau tindak korupsi yang bisa diusut KPK harus melibatkan minimal satu orang penyelenggara negara. Lalu siapa pejabat yang terkait itu?

Sesuai dengan UU 30 Tahun 2002, jenis tindak pidana korupsi yang diusut KPK di antaranya disebutkan harus melibatkan penyelenggara negara, atau kasus yang menjadi perhatian masyarakat atau kasus yang mengakibatkan kerugian negara dengan jumlah kerugian satu miliar.

Merujuk pada penjelasan Jubir KPK Johan Budi mengenai dugaan motif suap dalam penangkapan tujuh orang tersebut, maka dua syarat terakhir di atas tidak relevan. Dengan kata lain, untuk dapat mengusut kasus penyuapan tersebut KPK harus menemukan keterlibatan unsur penyelenggara negara.

Terkait dengan hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno sempat memberikan sinyal bahwa ada anggotanya ada yang ditangkap KPK. Seorang anggota DPRD di tingkat kabupaten termasuk dalam kategori penyelenggara negara.

Informasi dari Wasto itu dibantah oleh pihak KPK. Johan Budi menyatakan, dari tujuh orang yang ditangkap KPK, tidak ada yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

Namun kabarnya, informasi yang dinyatakan oleh Wasto tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Konon KPK memang mencurigai adanya peranan seorang anggota DPRD Bogor sebagai makelar tanah. Salah satu dari tujuh pria yang ditangkap KPK, diduga merupakan kaki tangan seorang anggota DPRD.

"Kami masih memiliki waktu 24 jam," jawab Johan diplomatis ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut.

KPK memang masih memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum tujuh orang terperiksa tersebut. Bukan tidak mungkin di menit-menit akhir nantinya KPK akan mengumumkan seorang penyelenggara negara yang dijadikan tersangka, persis seperti pada saat operasi penangkapan pada kasus suap impor daging.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%