Rabu, 17/04/2013 00:04 WIB

Siapa Penyelenggara Negara yang Terkait Penangkapan KPK di Sentul?

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK menangkap tujuh orang di rest area di Sentul, namun tak satupun di antara mereka yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Padahal penyuapan atau tindak korupsi yang bisa diusut KPK harus melibatkan minimal satu orang penyelenggara negara. Lalu siapa pejabat yang terkait itu?

Sesuai dengan UU 30 Tahun 2002, jenis tindak pidana korupsi yang diusut KPK di antaranya disebutkan harus melibatkan penyelenggara negara, atau kasus yang menjadi perhatian masyarakat atau kasus yang mengakibatkan kerugian negara dengan jumlah kerugian satu miliar.

Merujuk pada penjelasan Jubir KPK Johan Budi mengenai dugaan motif suap dalam penangkapan tujuh orang tersebut, maka dua syarat terakhir di atas tidak relevan. Dengan kata lain, untuk dapat mengusut kasus penyuapan tersebut KPK harus menemukan keterlibatan unsur penyelenggara negara.

Terkait dengan hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno sempat memberikan sinyal bahwa ada anggotanya ada yang ditangkap KPK. Seorang anggota DPRD di tingkat kabupaten termasuk dalam kategori penyelenggara negara.

Informasi dari Wasto itu dibantah oleh pihak KPK. Johan Budi menyatakan, dari tujuh orang yang ditangkap KPK, tidak ada yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

Namun kabarnya, informasi yang dinyatakan oleh Wasto tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Konon KPK memang mencurigai adanya peranan seorang anggota DPRD Bogor sebagai makelar tanah. Salah satu dari tujuh pria yang ditangkap KPK, diduga merupakan kaki tangan seorang anggota DPRD.

"Kami masih memiliki waktu 24 jam," jawab Johan diplomatis ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut.

KPK memang masih memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum tujuh orang terperiksa tersebut. Bukan tidak mungkin di menit-menit akhir nantinya KPK akan mengumumkan seorang penyelenggara negara yang dijadikan tersangka, persis seperti pada saat operasi penangkapan pada kasus suap impor daging.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%