Presiden SBY Instruksikan Mendikbud Investigasi Kasus UN

Jakarta - Presiden SBY memerintahkan Mendikbud M. Nuh melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus keterlambatan distribusi soal yang menyebabkan penundaan UN di 11 propinsi. Ditegaskan agar UN tingkat SMP yang akan berlangsung pekan depan tidak mengalami keterlambatan sehingga terjadi lagi penundaan.

"Beliau memerintahkan investigasi mulai dari proses pengadaannya barang dan jasa, sisi kepanitiaan dan pelaksana, dan percetakannya," ujar Mendikbud M Nuh usai diterima Presiden SBY di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Kemendikbud saat ini telah membentuk tim investigasi internal untuk mengusut penyebab keterlambatan tersebut. Tim investigasi tersebut dipimpin oleh Irjen Kemendikbud Haryono Umar.

"Tadi saya telah melaporkan Kemendikbud telah membentuk tim investigasi itu, yang dikordinir langsung oleh irjen. Itu dalam waktu dekat kami akan menyampaikan hasil investigasi tersebut," paparnya.

Di dalam pertemuan yang hanya 15 menit ini, Nuh mengatakan Presiden SBY ingin memastikan naskah-naskah UN sampai disekolah-sekolah tepat
waktu. Presiden SBY memerintahkan Polri untuk mengawasi naskah-naskah tersebut hingga sampai di sekolah.

"Beliau ingin memastikan naskah-naskah yang rencananya hari Kamis itu bisa sampai ke sekolah-sekolah. Oleh karena itu beliau memerintahkan
Polri untuk all out memastikan naskah-naskah itu bisa dikirim sampai di tingkat kabupaten dan juga disekolah. Ada waktu satu-dua hari ini,
kami akan berkordinasi dengan Polri dan TNI AU untuk membantu distribusi naskah," jelasnya.

Presiden SBY juga meminta M Nuh untuk memastikan UN tingkat SMP pada Senin 22 April 2013 tidak terjadi pemunduran atau harus tepat waktu.
M Nuh mengatakan pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk tepat waktu.

"Dari kementerian saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya kepada TNI khususnya AU dan Polri yang all out membantu distribusi naskah.Disiapkan beberapa pesawat, kalau diperlukan ditambah pesawat 2 lain yang ada di AU maupun Polri," lanjutnya.

(mpr/lh)