Dinilai Tertutup Soal Pendanaan Partai, Ini Penjelasan Bendum PD

Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Partai Demokrat (PD) kurang kooperatif ketika TII melakukan survei transparansi pendanaan parpol. PD menjawab, ada dana parpolnya yang perlu diaudit terlebih dahulu sebelum dibeberkan ke TII.

"(Dana) yang iuran itu harus dirapikan, harus diaudit dahulu," kata Bendahara Umum PD Sartono Hutomo ketika dihubungi wartawan, Selasa (16/4/2013).

Sartono menyatakan sudah berkomunikasi dengan TII. PD sudah menyerahkan laporan dana parpolnya yang berasal dari APBN. Dana tersebut sudah selesai diaudit BPK.

Laporan dana yang belum diserahkan ke TII adalah dana aspirasi parpol. Dana yang belum selesai melalui audit internal dan BPK itu berasal dari para kader.

"Kami itu kan setor kurang lebih Rp 10 juta setiap bulan ke partai, kan kita ada 148 orang," imbuh Sartono.

Disamping itu, ada dana aspirasi yang digunakan mendanai 148 kader untuk menggarap daerah konstituen. Sartono menegaskan, dana aspirasi sudah melalui audit DPR.

"Ada dana aspirasi yang akan datang ke ke konstituennya tiap tiga bulan sekali. Dananya untuk kampanye partai dan dia sendiri," tuturnya.

Sartono menyatakan, PD berkomitmen terhadap transparansi pendanaan parpol. Dana-dana parpol yang belum dilaporkan ke TII akan dibeberkan ke publik pada waktunya.

"Siap. Nanti ada mulai 2014," ucap Sartono menjanjikan transparansi pendanaan parpolnya.

TII berhasil mensurvei lima parpol, yaitu Gerindra, PAN, PDIP, PKB, dan Hanura. Di luar lima parpol itu, TII tidak melanjutkan survei karena dinilai tidak cukup kooperatif.

Partai kurang kooperatif, yaitu PKS dan Demokrat. Sementara yang tidak kooperatif adalah Golkar, sama sekali tidak membuka komunikasi dengan TII," ucap peneliti TII Putut Aryo Saputro.

Sementara itu, PPP hanya sebatas membuka diri untuk audiensi. TII tidak melanjutkan surveinya terhadap PPP.

(dnu/van)