Penyelidikan BLBI, KPK Periksa Mantan Pejabat BPPN Achiran Pandu

Jakarta - KPK masih terus mengusut dugaan skandal penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap sejumlah debitor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kali ini giliran KPK memeriksa Komisaris Bank BNI Achiran Pandu Djajanto.

"Ada permintaan keterangan atas Achiran Pandu Djajanto," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (15/4).

KPK meminta keterangan dari Achiran dengan kapasitasnya sebagai Kabiro Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hingga saat ini belum diketahui keterlibatan Achiran dalam kasus ini. BPPN merupakan lembaga yang mengeluarkan SKL terkait program BLBI. Lembaga itu dibubarkan pada 2004.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Kejaksaan Agung saat dipimpin MA Rachman menerbitkan SP3 terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004. Hasil audit BPK menyebutkan, dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas.

Terkait penyelidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah mantan menteri antara lain Kwik Kian Gie, Rizal Ramli dan Bambang Subianto.

(rna/fjp)