detikcom
Senin, 15/04/2013 18:52 WIB

Gugatan Ditolak, Effendi Simbolon Kandas Jadi Gubernur Sumut

Nur Khafifah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gedung MK (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan gugatan pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi. Alhasil, Gatot-Tengku Erry menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 2013-2018.

"Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar ketua majelis hakim Akil Mochtar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013).

Pemohon dalam perkara tersebut adalah pasangan cagub Sumatera Utara, Effendi Simbolon-Jumiran Abdi. Menurut majelis hakim, barang bukti yang diserahkan oleh pemohon tidak disahkan dalam persidangan. Sebab pemohon terlambat menyerahkan barang bukti tersebut.

"Mahkamah beberapa kali mengingatkan alat bukti surat tulisan tetapi tidak diberikan sampai persidangan terakhir. Dengan demikian meskipun pemohon mengajukan alat bukti tetap tidak disahkan," ucap Akil.

Selain itu, bukti yang diajukan oleh pemohon mengenai permasalahan DPT merupakan permasalahan di Indonesia. Sehingga hal tersebut ditolak oleh MK.

"Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemerawutan kependudukan di Indonesia," ujar hakim anggota.

Mengenai bantuan yang diberikan oleh pasangan incumbent Gatot-Tengku Erry, menurut majelis hakim tidak melanggar hukum. "Bantuan posyandu tidak terbukti melanggar ketentuan. Selama pihak terkait menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara," ucap Majelis.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(kff/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%