detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 16:48 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 15/04/2013 18:52 WIB

Gugatan Ditolak, Effendi Simbolon Kandas Jadi Gubernur Sumut

Nur Khafifah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gedung MK (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan gugatan pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi. Alhasil, Gatot-Tengku Erry menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 2013-2018.

"Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar ketua majelis hakim Akil Mochtar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013).

Pemohon dalam perkara tersebut adalah pasangan cagub Sumatera Utara, Effendi Simbolon-Jumiran Abdi. Menurut majelis hakim, barang bukti yang diserahkan oleh pemohon tidak disahkan dalam persidangan. Sebab pemohon terlambat menyerahkan barang bukti tersebut.

"Mahkamah beberapa kali mengingatkan alat bukti surat tulisan tetapi tidak diberikan sampai persidangan terakhir. Dengan demikian meskipun pemohon mengajukan alat bukti tetap tidak disahkan," ucap Akil.

Selain itu, bukti yang diajukan oleh pemohon mengenai permasalahan DPT merupakan permasalahan di Indonesia. Sehingga hal tersebut ditolak oleh MK.

"Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemerawutan kependudukan di Indonesia," ujar hakim anggota.

Mengenai bantuan yang diberikan oleh pasangan incumbent Gatot-Tengku Erry, menurut majelis hakim tidak melanggar hukum. "Bantuan posyandu tidak terbukti melanggar ketentuan. Selama pihak terkait menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara," ucap Majelis.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(kff/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%