Senin, 15/04/2013 18:52 WIB

Gugatan Ditolak, Effendi Simbolon Kandas Jadi Gubernur Sumut

Nur Khafifah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gedung MK (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan gugatan pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi. Alhasil, Gatot-Tengku Erry menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 2013-2018.

"Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar ketua majelis hakim Akil Mochtar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013).

Pemohon dalam perkara tersebut adalah pasangan cagub Sumatera Utara, Effendi Simbolon-Jumiran Abdi. Menurut majelis hakim, barang bukti yang diserahkan oleh pemohon tidak disahkan dalam persidangan. Sebab pemohon terlambat menyerahkan barang bukti tersebut.

"Mahkamah beberapa kali mengingatkan alat bukti surat tulisan tetapi tidak diberikan sampai persidangan terakhir. Dengan demikian meskipun pemohon mengajukan alat bukti tetap tidak disahkan," ucap Akil.

Selain itu, bukti yang diajukan oleh pemohon mengenai permasalahan DPT merupakan permasalahan di Indonesia. Sehingga hal tersebut ditolak oleh MK.

"Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemerawutan kependudukan di Indonesia," ujar hakim anggota.

Mengenai bantuan yang diberikan oleh pasangan incumbent Gatot-Tengku Erry, menurut majelis hakim tidak melanggar hukum. "Bantuan posyandu tidak terbukti melanggar ketentuan. Selama pihak terkait menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara," ucap Majelis.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kff/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%