Detik.com News
Detik.com
Senin, 15/04/2013 13:15 WIB

Ketua MA: Sidang Kasus LP Cebongan Terbuka untuk Umum

Nur Khafifah - detikNews
Ketua MA: Sidang Kasus LP Cebongan Terbuka untuk Umum Ketua MA Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menegaskan sidang pengadilan untuk kasus LP Cebongan terhadap 11 anggota Kopassus terbuka untuk umum.

"Semua peradilan terbuka untuk umum, yang tertutup adalah kesusilaan dan perceraian. Itu untuk semua lingkungan badan peradilan," kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali kepada wartawan usai melantik deputi gubernur BI di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013).

Soal pelaksanaan sidang akan digelar di mana, MA belum dimintai pendapat oleh instansi terkait. Hatta Ali baru mendasarkan pada pemberitaan di berbagai media massa, mereka akan diadili di peradilan militer.

"Karena mereka masih aktif. Kalau pelanggaran etiknya mungkin tertutup," ujar Hatta.

Dalam peradilan militer, majelis hakim bisa serta merta memecat para terdakwa dari keanggotaan di TNI. Hal ini apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

"Itu namanya hukuman tambahan," tegas Hatta Ali.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada Senin (15/4) pagi menyatakan, sidang 11 anggota Kopassus tersangka kasus Cebongan akan dilakukan di peradilan militer secara terbuka.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%