Detik.com News
Detik.com
Senin, 15/04/2013 13:15 WIB

Ketua MA: Sidang Kasus LP Cebongan Terbuka untuk Umum

Nur Khafifah - detikNews
Ketua MA: Sidang Kasus LP Cebongan Terbuka untuk Umum Ketua MA Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menegaskan sidang pengadilan untuk kasus LP Cebongan terhadap 11 anggota Kopassus terbuka untuk umum.

"Semua peradilan terbuka untuk umum, yang tertutup adalah kesusilaan dan perceraian. Itu untuk semua lingkungan badan peradilan," kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali kepada wartawan usai melantik deputi gubernur BI di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2013).

Soal pelaksanaan sidang akan digelar di mana, MA belum dimintai pendapat oleh instansi terkait. Hatta Ali baru mendasarkan pada pemberitaan di berbagai media massa, mereka akan diadili di peradilan militer.

"Karena mereka masih aktif. Kalau pelanggaran etiknya mungkin tertutup," ujar Hatta.

Dalam peradilan militer, majelis hakim bisa serta merta memecat para terdakwa dari keanggotaan di TNI. Hal ini apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

"Itu namanya hukuman tambahan," tegas Hatta Ali.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada Senin (15/4) pagi menyatakan, sidang 11 anggota Kopassus tersangka kasus Cebongan akan dilakukan di peradilan militer secara terbuka.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%