detikcom
Jumat, 12/04/2013 18:05 WIB

Rustri vs PDIP

Kisah di Balik Kekalahan Adik Rustri di Pilkada Kebumen

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rustriningsih
Semarang, - Kegagalan adik kandung Rustriningsih, Rustrianto, di pemilihan Bupati Kebumen tahun 2010 silam disebut-sebut awal keretakan Rustri dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Rustri menegaskan tak pernah memaksakan PDIP mendukung adiknya di Pilkada Kebumen.

"Hebat sekali saya bisa memaksa ya. Jadi memang agak berat saat membesarkan partai di Kebumen," kisah Rustri.

Hal ini disampaikan perempuan 45 tahun yang dikenal bersih dan merakyat ini saat berbincang santai dengan wartawan di ruang tamu rumah dinasnya di Jl Rinjani 1, Semarang, Jumat (12/4/2013).

Rustri melihat banyak yang mencoba melakukan intrik politik terhadapnya. Termasuk ada rumor santer yang ingin menumbangkan martabatnya di Kebumen, untuk merobohkan eksistensinya di PDIP.

"Saya dengar kalau ingin menghadang Rustri, hancurkan dulu tanah perdikan (Kebumen), cabut dari Kebumen," kenang Rustri.

Kala itu, Rustri menjalani masa-masa sulit. Harus menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur Jateng sekaligus sebagai Ketua DPC PDIP Kebumen. Tidak mudah bagi Rustri menunjuk adiknya sendiri sebagai calon Bupati Kebumen.

"Saat itu ketua DPC PD, terbukti maju bersama salah satu wakil PDIP tapi maju dari partai lain. Itulah link yang dipakai PDIP Jateng dan DPP," ungkap Rustri.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%