Jumat, 12/04/2013 16:44 WIB

Berkas Kasus Hercules Telah Dilimpahkan ke Kejaksaan

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Polda Metro Jaya menyatakan telah merampungkan berkas perkara kasus Hercules. Empat hari lalu polisi telah melimpahkan berkas kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"Dua orang tersangka, Hercules dan M Sidiq, sudah selesai berkas perkarannya. Hari Senin (8/4) sudah dilimpahakan berkas perkaranya ke Kejaksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (12/4/2013).

Rikwanto menjelaskan status berkas kasus Hercules belum P21. Maka bisa saja ada perbaikan atau penambahan bila Kejati DKI Jakarta memulangkan berkas tersebut.
Kejaksaan juga dimungkinkan melakukan pemeriksaan ulang terhadap tersangka untuk keperluan melengkapi berkas tuntutannya. Bila Kejaksaan merasa hasil pemeriksaan sudah cukup, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Hercules dijerat Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 214 KUHP karena melawan petugas, Pasal 170 KUHP tentang pengerusakan, dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan.

Hercules juga dikenakan pasal 2 Undang-UU No 12/1951 karena ditemukan senjata api dan 27 butir peluru, serta dua magazine di rumahnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%