Kamis, 11/04/2013 14:25 WIB

Puan Maharani: Konvensi PD Menarik, Tapi Tidak untuk PDIP

Danu Damarjati - detikNews
Puan Maharani.
Jakarta - Rencana konvensi Partai Demokrat (PD) untuk menjaring calon presiden dinilai menarik oleh Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Namun, PDIP tak akan meniru langkah PD untuk mengadakan konvensi.

"Memang menarik, bahkan Pak Taufik Kiemas katakan menarik. Tapi belum tentu menarik diterapkan di PDIP," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Puan menyatakan PDIP tak butuh mekanisme konvensi yang membuka peluang calon lain. Calon internal sudah cukup bagi PDIP.

"Kita tidak berpikir melakukan konvensi. Dari internal sudah cukup baik untuk 2014. Kami masih punya kader yang mampu," tegasnya.

Konvensi capres PD yang bersifat terbuka memungkinkan tokoh-tokoh eksternal PD mengajukan diri. Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui calon capres lewat konvensi PD.

Tahapan pertama adalah pendaftaran. Calon bisa mendaftar sendiri atau didaftarkan. Selanjutnya akan dilakukan seleksi awal sebelum konvensi digelar.

Pendaftar-pendaftar konvensi capres akan dikerucutkan menjadi 5-10 calon untuk ditawarkan ke publik. Tokoh dengan elektabilitas tertinggilah yang akan ditetapkan jadi capres PD.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%