Kamis, 11/04/2013 11:41 WIB

Anggota Komisi III: Aturan Ambang Batas Capres Sudah Arif

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Indra SH menyatakan ambang ambang batas capres sudah cukup. Rencana revisi yang masih menggantung selama ini tidak perlu khusus mempersoalkan presidential threshold (PT) tersebut.

"Angka 20 persen itu sudah suatu pilihan yang arif," tegasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Indra menyatakan ambang batas pencapresan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara memang menjadi persoalan. Ini bisa menutup munculnya lebih banyak capres pada pemilu mendatang.

Namun Indra menekankan yang perlu direvisi bukanlah soal ambang batas pencapresan. Menurutnya, ada poin-poin lain yang perlu menjadi sorotan untuk dimasukkan dalam revisi.

"Contohnya soal rangkap jabatan. Kedua, isu dana kampanye jangan sampai orang bermodal memenangkan politik. Soal media, orang yang dekat dengan media bisa mengkooptasi pencitraan," katanya.

Pada rapat Rabu (10/4) kemarin, sembilan fraksi belum bulat menyepakati revisi UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden. Badan Legislasi memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan revisi UU Pilpres. Wakil Ketua Baleg DPR, Dimyati Natakusumah menyatakan kesimpulan rapat tentang revisi UU Pilpres ditunda untuk didalami kembali.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(dnu/rmd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%