Kamis, 11/04/2013 11:41 WIB

Anggota Komisi III: Aturan Ambang Batas Capres Sudah Arif

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Indra SH menyatakan ambang ambang batas capres sudah cukup. Rencana revisi yang masih menggantung selama ini tidak perlu khusus mempersoalkan presidential threshold (PT) tersebut.

"Angka 20 persen itu sudah suatu pilihan yang arif," tegasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Indra menyatakan ambang batas pencapresan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara memang menjadi persoalan. Ini bisa menutup munculnya lebih banyak capres pada pemilu mendatang.

Namun Indra menekankan yang perlu direvisi bukanlah soal ambang batas pencapresan. Menurutnya, ada poin-poin lain yang perlu menjadi sorotan untuk dimasukkan dalam revisi.

"Contohnya soal rangkap jabatan. Kedua, isu dana kampanye jangan sampai orang bermodal memenangkan politik. Soal media, orang yang dekat dengan media bisa mengkooptasi pencitraan," katanya.

Pada rapat Rabu (10/4) kemarin, sembilan fraksi belum bulat menyepakati revisi UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden. Badan Legislasi memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan revisi UU Pilpres. Wakil Ketua Baleg DPR, Dimyati Natakusumah menyatakan kesimpulan rapat tentang revisi UU Pilpres ditunda untuk didalami kembali.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%