Kamis, 11/04/2013 11:07 WIB

230 Anggota DPR Bolos Paripurna

Ahmad Toriq - detikNews
foto: dok.detikcom
Jakarta - Anggota DPR masih hobi membolos. Pada rapat paripurna kali ini, hanya dihadiri 330 orang. Maka sebanyak 230 anggota DPR yang hingga rapat resmi dibuka tidak muncul di rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Rapat dihadiri oleh 330 orang anggota DPR," kata Waka DPR, Pramono Anung, ketika membuka rapat pada pukul 10.40 WIB, Kamis (11/4/2013).

Berdasarkan tanda tangan presensi pukul 10.45 WIB, hanya 330 anggota DPR yang hadir. Detailnya Fraksi Partai Demokrat 89 anggota hadir, Golkar 65, PDIP 51, PKS 36, PAN 30, PPP 20, PKB 12, Gerindra 16, dan Hanura 11.

Ada empat agenda yang dibahas dalam rapat kali ini, yaitu;

1. Pengesahan RUU tentang pengesahan protokol Nagoya tentang akses pada sumber daya ginetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul pemanfaatan atas konvensi keanekaragaman hayati.

2. Pengambilan keputusan terhadap RUU pengesahan kovensi Rotterdam tentang persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional.

3. Laporan BK mengenai perkara etik BK DPR RI.

4. Pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU inisiatif Baleg tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat menjadi RUU DPR RI.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(trq/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%