Detik.com News
Detik.com

Kamis, 11/04/2013 11:07 WIB

230 Anggota DPR Bolos Paripurna

Ahmad Toriq - detikNews
230 Anggota DPR Bolos Paripurna foto: dok.detikcom
Jakarta - Anggota DPR masih hobi membolos. Pada rapat paripurna kali ini, hanya dihadiri 330 orang. Maka sebanyak 230 anggota DPR yang hingga rapat resmi dibuka tidak muncul di rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Rapat dihadiri oleh 330 orang anggota DPR," kata Waka DPR, Pramono Anung, ketika membuka rapat pada pukul 10.40 WIB, Kamis (11/4/2013).

Berdasarkan tanda tangan presensi pukul 10.45 WIB, hanya 330 anggota DPR yang hadir. Detailnya Fraksi Partai Demokrat 89 anggota hadir, Golkar 65, PDIP 51, PKS 36, PAN 30, PPP 20, PKB 12, Gerindra 16, dan Hanura 11.

Ada empat agenda yang dibahas dalam rapat kali ini, yaitu;

1. Pengesahan RUU tentang pengesahan protokol Nagoya tentang akses pada sumber daya ginetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul pemanfaatan atas konvensi keanekaragaman hayati.

2. Pengambilan keputusan terhadap RUU pengesahan kovensi Rotterdam tentang persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional.

3. Laporan BK mengenai perkara etik BK DPR RI.

4. Pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU inisiatif Baleg tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat menjadi RUU DPR RI.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%