Detik.com News
Detik.com

Kamis, 11/04/2013 11:07 WIB

230 Anggota DPR Bolos Paripurna

Ahmad Toriq - detikNews
230 Anggota DPR Bolos Paripurna foto: dok.detikcom
Jakarta - Anggota DPR masih hobi membolos. Pada rapat paripurna kali ini, hanya dihadiri 330 orang. Maka sebanyak 230 anggota DPR yang hingga rapat resmi dibuka tidak muncul di rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Rapat dihadiri oleh 330 orang anggota DPR," kata Waka DPR, Pramono Anung, ketika membuka rapat pada pukul 10.40 WIB, Kamis (11/4/2013).

Berdasarkan tanda tangan presensi pukul 10.45 WIB, hanya 330 anggota DPR yang hadir. Detailnya Fraksi Partai Demokrat 89 anggota hadir, Golkar 65, PDIP 51, PKS 36, PAN 30, PPP 20, PKB 12, Gerindra 16, dan Hanura 11.

Ada empat agenda yang dibahas dalam rapat kali ini, yaitu;

1. Pengesahan RUU tentang pengesahan protokol Nagoya tentang akses pada sumber daya ginetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul pemanfaatan atas konvensi keanekaragaman hayati.

2. Pengambilan keputusan terhadap RUU pengesahan kovensi Rotterdam tentang persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional.

3. Laporan BK mengenai perkara etik BK DPR RI.

4. Pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU inisiatif Baleg tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat menjadi RUU DPR RI.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%