Selasa, 09/04/2013 12:57 WIB

Penertiban PKL di Stasiun Kalideres Ricuh

Septiana Ledysia - detikNews
Bekas batu di Stasiun
Jakarta - PT KAI melakukan kegiatan pembokaran PKL di sekitar kawasan Terminal Kalideres, Jalan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Namun, pembongkaran tersebut mendapat perlawanan dari warga dengan melempari batu ke arah petugas.

Sekitar ratusan PKL yang berjualan di samping stasiun mulai dibongkar pukul 09.00 WIB sesuai perjanjian dengan warga pada 31 Maret 2013 lalu. Namun, tiba-tiba warga dari dalam kios melempar batu-batu besar ke arah petugas yang berada di stasiun. Akhirnya sekitar ratusan petugas gabungan dari Polisi, TNI, dan Satpol PP mencoba mengamankan.

Pelemparan batu tersebut akhirnya bisa diredakan petugas sekitar pukul 12.00 WIB. Dan terlihat atap kios bolong-bolong dan rusak dan pem batas antara kios dan stasiun pun kita rusak karena lemparan batu.

Menurut Humas PT KAI DAOP I, Aguss mengatakan penertiban ini dilakukan untuk memperluas areal stasiun agar bisa menampung sekitar ratusan penumpang. Dan kegiatan ini sudah disosialisasikan dengan para pemilik kios PKL.

"Jadi kalau ada yang ngomong belum diberitahu itu gak mungkin karena kita sudah sosialisasikan," ujar Agus kepada wartawan di Stasiun Kalideres, Selasa (9/3/2013).

Aguss mengatakan, kegiatan ini dilakukan juga karena kontrak antara PKL dengan pihak PT KAI juga sudah habis sejak tahun 2008." Jadi kalau mereka bilang sudah diperpanjang sampai 2016 itu bukan dengan kita namun dengan pihak luar," ujarnya.

Aguss pun mengatakan, adanya perlawanan dari warga yang tidak terima kiosnya dihancurkan itu bukanlah dari pemilik kios itu sendiri. "Itu pelakunya bukan pemilik kios. Soalnya dari tanggal 31 kemarin kita sudah sepakat," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(spt/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%