Detik.com News
Detik.com

Senin, 08/04/2013 10:57 WIB

DPD Soal Polemik Qanun Aceh: Bendera Merah Putih Harga Mati!

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
DPD Soal Polemik Qanun Aceh: Bendera Merah Putih Harga Mati! Dok detikcom
Makassar - Qanun (peraturan daerah) tentang Lambang dan Bendera Aceh memicu polemik karena Pemprov Aceh mengesahkan bendera mirip GAM. DPD RI menilai hal tidak pas karena bendera Merah Putih tak boleh disandingkan dengan bendera lain.

"Bendera Merah Putih sudah harga mati," kata Ketua DPD RI Irman Gusman di sela pelantikan Gubernur Sulsel terpilih, Syahrul Yasin Limpo di rumah jabatan gubernur, Jl Jendral Sudirman Makassar, Senin (8/4/2013).

Persoalan bendera tidak boleh hanya mengacu pada kesepakatan Helshinki. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Undang-undang. Disebutkan, seharusnya tidak ada bendera selain Merah Putih.

"DPD RI mendukung Merah Putih," tegasnya.

Bendera yang mengadopsi bendera GAM ditetapkan melalui qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Senin (25/3/2013) lalu. Sejak itu, euforia terjadi. Ketika Mendagri Gamawan Fauzi datang ke Banda Aceh, massa menyambutnya dengan mengibarkan bendera tersebut.

Pengibaran Bendera Aceh itu memicu aksi lainnya. Di beberapa daerah, massa berkonvoi dan mengarak Bendera Merah Putih. Mereka mengecam penggunaan bendera mirip gerakan separatis itu.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%