detikcom
Senin, 08/04/2013 10:57 WIB

DPD Soal Polemik Qanun Aceh: Bendera Merah Putih Harga Mati!

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Dok detikcom
Makassar - Qanun (peraturan daerah) tentang Lambang dan Bendera Aceh memicu polemik karena Pemprov Aceh mengesahkan bendera mirip GAM. DPD RI menilai hal tidak pas karena bendera Merah Putih tak boleh disandingkan dengan bendera lain.

"Bendera Merah Putih sudah harga mati," kata Ketua DPD RI Irman Gusman di sela pelantikan Gubernur Sulsel terpilih, Syahrul Yasin Limpo di rumah jabatan gubernur, Jl Jendral Sudirman Makassar, Senin (8/4/2013).

Persoalan bendera tidak boleh hanya mengacu pada kesepakatan Helshinki. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Undang-undang. Disebutkan, seharusnya tidak ada bendera selain Merah Putih.

"DPD RI mendukung Merah Putih," tegasnya.

Bendera yang mengadopsi bendera GAM ditetapkan melalui qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Senin (25/3/2013) lalu. Sejak itu, euforia terjadi. Ketika Mendagri Gamawan Fauzi datang ke Banda Aceh, massa menyambutnya dengan mengibarkan bendera tersebut.

Pengibaran Bendera Aceh itu memicu aksi lainnya. Di beberapa daerah, massa berkonvoi dan mengarak Bendera Merah Putih. Mereka mengecam penggunaan bendera mirip gerakan separatis itu.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(try/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%