detikcom
Senin, 08/04/2013 10:57 WIB

DPD Soal Polemik Qanun Aceh: Bendera Merah Putih Harga Mati!

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Dok detikcom
Makassar - Qanun (peraturan daerah) tentang Lambang dan Bendera Aceh memicu polemik karena Pemprov Aceh mengesahkan bendera mirip GAM. DPD RI menilai hal tidak pas karena bendera Merah Putih tak boleh disandingkan dengan bendera lain.

"Bendera Merah Putih sudah harga mati," kata Ketua DPD RI Irman Gusman di sela pelantikan Gubernur Sulsel terpilih, Syahrul Yasin Limpo di rumah jabatan gubernur, Jl Jendral Sudirman Makassar, Senin (8/4/2013).

Persoalan bendera tidak boleh hanya mengacu pada kesepakatan Helshinki. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Undang-undang. Disebutkan, seharusnya tidak ada bendera selain Merah Putih.

"DPD RI mendukung Merah Putih," tegasnya.

Bendera yang mengadopsi bendera GAM ditetapkan melalui qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Senin (25/3/2013) lalu. Sejak itu, euforia terjadi. Ketika Mendagri Gamawan Fauzi datang ke Banda Aceh, massa menyambutnya dengan mengibarkan bendera tersebut.

Pengibaran Bendera Aceh itu memicu aksi lainnya. Di beberapa daerah, massa berkonvoi dan mengarak Bendera Merah Putih. Mereka mengecam penggunaan bendera mirip gerakan separatis itu.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%