Tak Percaya Penegak Hukum, Warga Pilih Main Hakim Sendiri

Jakarta - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan merosotnya kepuasan publik terhadap penegakkan hukum juga disebabkan tindak kekerasan aparat yang marak terjadi. Ketidakpercayaan terhadap penegakan memicu tindakan warga untuk main hakim sendiri.

"Rendahnya kepercayaan terhadap penegakkan hukum yang dilakukan negara dapat memunculkan anarkisme" kata Peneliti LSI Dewi Arum dalam paparan suveinya di Graha Dua Rajawali, Jalan Pemuda 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (7/4/2013).

Dewi merujuk contoh yang paling mempengaruhi adalah kasus-kasus yang melibatkan aparat bersenjata. Ada kasus LP Cebongan, bentrok di Ogan Komering Ulu, juga pemerkosaan tahanan wanita di Poso. Termasuk pembakaran gedung pemerintahan di Palopo sulawesi Selatan.

"Mereka yang tak puas dan tak yakin bahwa sebuah kasus akan diselesaikan secara adil melalui hukum formal, akhirnya memilih mengambil langkah menghakimi pelaku dengan cara mereka sendiri," imbuh Dewi.

Masyarakat desa lebih merasa tidak puas dengan penegakkan hukum di Indonesia daripada masyarakat kota. Di kalangan masyarakat desa 61 % warga desa merasa tidak puas dengan penegakan hukum, 22,8 % merasa puas, sisanya tidak menjawab.

Sementara warga kota, sebanyak 48,6 % merasa tidak puas dengan penegakan hukum, 35,2 % merasa puas. Sisanya tidak menjawab. Semakin rendah tingkat pendidikan juga terhitung lebih tidak puas dengan penegakkan hukum. Tamatan SD menunjukkan ketidakpuasan paling tinggi, 56 %. Sementara taman kuliah yang tidak puas sebesar 50,4 %.

Masyarakat Indonesia yang cenderung setuju dengan tindakan main hakim sendiri juga cukup besar. LSI mengklaim, sebanyak 30,6 % setuju untuk main hakim sendiri, sementara 46,3 % masih mau menyerahkan kasus kejahatan kepada proses hukum. Sisanya tidak menjawab.

Rekomendasi LSI, pemerintah harus memberantas aksi premanisme. Preman yang dimaksud mulai dari preman jalanan, preman bersenjata seperti oknum polisi dan TNI, preman berdasi atau koruptor, dan preman berjubah atau ormas sektarian.

"Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kalau tidak, maka akan mengarah ke anarkisme sosial," ujar Dewi.


(dnu/fdn)