Detik.com News
Detik.com
Jumat, 05/04/2013 17:14 WIB

KPU: Banyak Parpol Protes Kuota 30% Caleg Perempuan

Septiana Ledysia - detikNews
KPU: Banyak Parpol Protes Kuota 30% Caleg Perempuan
Jakarta - Batas akhir pendaftaran Calon Legislatif untuk Pemilu 2014 sebentar lagi. Namun menurut Komisi Pemiluhan Umum (KPU) masih banyak partai politik yang keberatan dengan adanya kuota 30 persen bagi kaum perempuan.

"Masih ada yang keberatan, jadi mereka maunya kalau bisa aturan berubah," ujar Komisioner KPU, Sigit Pamungkas kepada wartawan setelah diskusi di KPU, Jumat (5/4/2013).

Sigit mengatakan, dari 12 Partai Politik yang menjadi peserta pemilu belum diketahui ada berapa parpol yang sudah memenuhi syarat itu. "Tidak bisa di deteksi," ujarnya.

Sigit juga mengatakan, saat ini KPU sudah lakukan beberapa persiapan untuk pendaftaran Caleg pada 9 April 2013 nanti. Menurutnya KPU telah membuat tim Internal untuk membantu penerimaan.

"Persiapan KPU sudah lakukan persiapan dengan bentuk tim-tim internal penerimaan pendaftaaran dan kita juga melakukan briefing kembali mengenai persyaratan yang harus dipenuhi syarat pencalonan di partai. Dan berjenjang lakukan sosialisi dari atas smpai kebawah," ujar lelaki yang gunakan batik itu.

Sidik juga tegaskan KPU tidak akan merubah jadwal pendaftaran calon legislatif. Dan sampai saat ini KPU tidak menemukan ada kendala dalam proses yang sedang berlangsung.

"Kita tidak ada pemikiran pengunduran tanggal kembali," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(spt/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%