Detik.com News
Detik.com
Jumat, 05/04/2013 17:14 WIB

KPU: Banyak Parpol Protes Kuota 30% Caleg Perempuan

Septiana Ledysia - detikNews
KPU: Banyak Parpol Protes Kuota 30% Caleg Perempuan
Jakarta - Batas akhir pendaftaran Calon Legislatif untuk Pemilu 2014 sebentar lagi. Namun menurut Komisi Pemiluhan Umum (KPU) masih banyak partai politik yang keberatan dengan adanya kuota 30 persen bagi kaum perempuan.

"Masih ada yang keberatan, jadi mereka maunya kalau bisa aturan berubah," ujar Komisioner KPU, Sigit Pamungkas kepada wartawan setelah diskusi di KPU, Jumat (5/4/2013).

Sigit mengatakan, dari 12 Partai Politik yang menjadi peserta pemilu belum diketahui ada berapa parpol yang sudah memenuhi syarat itu. "Tidak bisa di deteksi," ujarnya.

Sigit juga mengatakan, saat ini KPU sudah lakukan beberapa persiapan untuk pendaftaran Caleg pada 9 April 2013 nanti. Menurutnya KPU telah membuat tim Internal untuk membantu penerimaan.

"Persiapan KPU sudah lakukan persiapan dengan bentuk tim-tim internal penerimaan pendaftaaran dan kita juga melakukan briefing kembali mengenai persyaratan yang harus dipenuhi syarat pencalonan di partai. Dan berjenjang lakukan sosialisi dari atas smpai kebawah," ujar lelaki yang gunakan batik itu.

Sidik juga tegaskan KPU tidak akan merubah jadwal pendaftaran calon legislatif. Dan sampai saat ini KPU tidak menemukan ada kendala dalam proses yang sedang berlangsung.

"Kita tidak ada pemikiran pengunduran tanggal kembali," imbuhnya.

(spt/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%