Hendak Beli PPD, Ahok Bereskan Utang Hingga Lahan yang Diduduki Orang

Jakarta - Pemprov DKI berniat membeli BUMN Peroesahaan Pengangkoetan Djakarta (PPD). Pemprov DKI mencari tahu utang PPD ke pihak ketiga. Selain itu, beberapa lahan milik PPD diduduki orang. Kok bisa?

Masalah utang PPD pada pihak ketiga, Pemprov DKI meminta bantuan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Udah selesai, izin dari BPKP udah selesai. Yang ingin kita tahu, berapa sih utang mereka pada pihak ketiga? Nah BPKP terus suratin yang ada utang di PPD itu," jelas Wagub DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013).

Ahok meminta BPKP meneliti ulang dan lebih dalam lagi. Agar utang-utang yang nantinya ditanggung Pemprov DKI benar-benar akurat dan tidak salah sasaran.

"Jangan sampai begitu kita ambil, tiba-tiba ada orang mengeluarkan utang. Makanya mesti BPKP kirim surat yang terdaftar punya utang, kamu ada utang di PPD ya kamu harus tagih, karena kalau tanpa BPKP kami bahaya. Jadi nanti kalau BPKP sudah ada audit dan ditutup, baru akan kami ambil alih. Siapapun yang tidak tercatat dalam BPKP ini ya kami nggak mau bayar, berarti kamu ngarang-ngarang saja, ada bukti pun kami nggak mau terima," tegas dia.

Yang pasti, begitu diambil alih, Pemprov DKI akan secepatnya membayar utang itu. Berapa jumlah utangnya, Ahok menjawab "Kita sudah perhitungkan kalau dari hitungan kemarin, kalau tidak ada temuan yang lainnya, utangnya Rp 200 miliar, baru kita koreksi jadi Rp 150 miliar, degan tanahnya dia, dengan harga sekarang Pemprov untung, kan Pemprov mencari lahan, lahannya luas-luas berarti kn kita untung".

Termasuk pesangon pegawai yang dipensiunkan PPD. Kini di PPD tersisa 15 pegawai. Selain itu, Ahok mendapati fakta bahwa lahan milik PPD diduduki orang.

"Nah sekarang soal tanah, tanah yang di Ciracas diduduki orang. Kita sama PPD, Anda, tidak bisa menahan kami untuk memberikan KTP pada orang yang butuh. Kita mau kasih, tapi dengan pernyataan dia tidak memiliki tanah ini," jelas Ahok.

"Kita juga tidak ingin orang yang menguasai tanah di sana untuk minta tanah. Akhirnya mereka jual, kan dia butuh rumah, ya kita kasihkan rusun. Tapi dia buat pernyataan dan dikasih KTP," imbuh Ahok.

Ahok mengatakan ingin mengambil alih PPD karena PPD memiliki lahan untuk pool bus.

"Secara manejemen dia rugi, tp dia punya aset tanah-tanah yang luas sekali, nah itu yang kita butuh banyak tempat. Kan bus butuh banyak pool. Jadi kita bisa cek apa ada narkoba, apa isi mobil, semua sama, ini yang ingin kita lakukan. Terus penataan bisa kita bangun rusun kan, karena sejak dari PPD diduduki penghuni-penghuni liar, dan itu harus segera diselesaikan," jelas Ahok.
(nwk/nrl)