Presiden SBY Harap Masalah Bendera GAM Tuntas Pekan Ini

Jakarta - Klausul tentang bendera daerah mirip lambang GAM dalam Qanun (Perda) 3/2013 mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Presiden SBY dalam waktu dekat memanggil Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk mencarikan jalan keluar terhadap masalah tersebut sembari tetap mempertahankan kedamaian yang sudah dicapai.

"Saya akan undang Gubernur Aceh membicarakan ini. Saya masih berharap dalam satu-dua minggu itu selesai dan kemudian tidak ada lagi gangguan apapun atas masalah-masalah itu," ujar Presiden SBY usai salat jumat di masjid Baiturahman, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Dia menegaskan, masalah bendera dan lambang daerah bukan wilayah politik. Ketentuannya pun sudah ada di dalam UUD, UU dan PP yang berlaku sebagai dasar hukum.

Mendagri Gamawan Fauzi sudah pula mengadakan pertemuan langsung dengan DPRD Aceh, Gubernur Aceh dan semua pihak yang dinilai perlu diajak bicara dalam masalah bendera GAM ini. Presiden SBY berharap pembicaraan memberikan hasil yang positif, bukan malah memunculkan masalah-masalah baru yang mengganggu persatuan.

"Saya tidak ingin kita mundur dan saya tidak ingin ada masalah-masalah baru yang tidak diperlukan. Kita harus bersatu dan bersama-sama menyelesaikan pembangunan di Aceh menuju masyarakat yang aman, tenteram dan damai. Tetapi lebih spesifik lagi adalah sejahtera. Ini harus saya ingatkan kepada seluruh pihak, termasuk saudara kita di Aceh," papar SBY.

Maka penggunaan lambang kelompok separatis GAM sebagai bendera Aceh, tentunya harus dicarikan jalan keluarnya. Sembari tetap mempertahankan suasana tenang, aman dan damai yang Aceh perlukan untuk melaksanan pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dan kemudian tentunya pikiran-pikiran yang bisa ditafsirkan sebagai kelanjutan gerakan pemisahan diri itu juga harus dihentikan. Di situlah kita harus meletakan bagaimana isu lambang daerah di Aceh ini,"tutupnya.

(mpr/lh)