detikcom
Jumat, 05/04/2013 13:15 WIB

Beda Data TNI-Polri dalam Kasus LP Cebongan, Polri: Itulah Penyelidikan

Rivki - detikNews
Jakarta - Jumlah pelaku penyerangan LP Cebongan menurut hasil investigasi TNI AD berbeda dengan temuan sementara Polri. Perbedaan ini lumrah saja dalam penyelidikan yang dilakukan oleh dua instansi berbeda dan waktu yang berbeda.

"Perbedaan-perbedaan dalam jumlah pelaku dikarenakan penjelasan saksi yang kurang akurat," ujar Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Masalah akurasi tersebut bisa disebabkan banyak faktor. Seperti kondisi para saksi yang polisi minta keterangannya. Bisa saja pada saat polisi periksa kondisi psikis saksi yang mayoritas adalah penghuni dan sipir LP Cebongan belum pulih dari kekagetan sehingga keterangannya simpang siur.

"Seperti jumlah pelakunya 17, semua itu adalah estimasi. Siapa yang bisa memastikan itu? Ini terkait keterangan saksi," lanjut Boy.


Dia menegaskan sejauh ini Polri belum menyampaikan secara resmi hasil lengkap temuannya di lapangan. Kepastian dalam kasus tersebut hanya bisa dilakukan lewat rekonstruksi yang akan dijadikan berita acara persidangan.

"Masalah ini bisa dibuktikan, lewat rekonstruksi. Terkait perbedaan , itulah yang namanya proses penyelidikan," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%