Jumat, 05/04/2013 13:15 WIB

Beda Data TNI-Polri dalam Kasus LP Cebongan, Polri: Itulah Penyelidikan

Rivki - detikNews
Jakarta - Jumlah pelaku penyerangan LP Cebongan menurut hasil investigasi TNI AD berbeda dengan temuan sementara Polri. Perbedaan ini lumrah saja dalam penyelidikan yang dilakukan oleh dua instansi berbeda dan waktu yang berbeda.

"Perbedaan-perbedaan dalam jumlah pelaku dikarenakan penjelasan saksi yang kurang akurat," ujar Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Masalah akurasi tersebut bisa disebabkan banyak faktor. Seperti kondisi para saksi yang polisi minta keterangannya. Bisa saja pada saat polisi periksa kondisi psikis saksi yang mayoritas adalah penghuni dan sipir LP Cebongan belum pulih dari kekagetan sehingga keterangannya simpang siur.

"Seperti jumlah pelakunya 17, semua itu adalah estimasi. Siapa yang bisa memastikan itu? Ini terkait keterangan saksi," lanjut Boy.


Dia menegaskan sejauh ini Polri belum menyampaikan secara resmi hasil lengkap temuannya di lapangan. Kepastian dalam kasus tersebut hanya bisa dilakukan lewat rekonstruksi yang akan dijadikan berita acara persidangan.

"Masalah ini bisa dibuktikan, lewat rekonstruksi. Terkait perbedaan , itulah yang namanya proses penyelidikan," pungkasnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(rvk/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%