Detik.com News
Detik.com

Jumat, 05/04/2013 13:15 WIB

Beda Data TNI-Polri dalam Kasus LP Cebongan, Polri: Itulah Penyelidikan

Rivki - detikNews
Beda Data TNI-Polri dalam Kasus LP Cebongan, Polri: Itulah Penyelidikan
Jakarta - Jumlah pelaku penyerangan LP Cebongan menurut hasil investigasi TNI AD berbeda dengan temuan sementara Polri. Perbedaan ini lumrah saja dalam penyelidikan yang dilakukan oleh dua instansi berbeda dan waktu yang berbeda.

"Perbedaan-perbedaan dalam jumlah pelaku dikarenakan penjelasan saksi yang kurang akurat," ujar Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Masalah akurasi tersebut bisa disebabkan banyak faktor. Seperti kondisi para saksi yang polisi minta keterangannya. Bisa saja pada saat polisi periksa kondisi psikis saksi yang mayoritas adalah penghuni dan sipir LP Cebongan belum pulih dari kekagetan sehingga keterangannya simpang siur.

"Seperti jumlah pelakunya 17, semua itu adalah estimasi. Siapa yang bisa memastikan itu? Ini terkait keterangan saksi," lanjut Boy.


Dia menegaskan sejauh ini Polri belum menyampaikan secara resmi hasil lengkap temuannya di lapangan. Kepastian dalam kasus tersebut hanya bisa dilakukan lewat rekonstruksi yang akan dijadikan berita acara persidangan.

"Masalah ini bisa dibuktikan, lewat rekonstruksi. Terkait perbedaan , itulah yang namanya proses penyelidikan," pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%