Penyerangan LP Cebongan, Pertanggungjawaban Komando Harus Diterapkan

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengapresiasi hasil kerja sementara Tim Investigasi TNI AD terkait penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Pertanggungjawaban diharapakan tidak berhenti pada 11 oknum personel Grup 2 Kopassus Kertasura.

"11 Pelaku disebut-sebut merupakan anak buah dari Serka Heru Santoso yang tewas dibunuh preman di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Meski demikian, mekanisme pertanggungjawaban komando terhadap atasan oknum Kopassus tersebut tetap harus diterapkan," kata Helmy dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Jumat (5/4/2013).

"Bagaimana mungkin pelaku bisa menguasai senjata dan tidak pulang ke markas di Gunung Lawu tanpa ada pengawasan memadai komandan," tegasnya.

Helmy menambahkan, aksi yang berlatar balas dendam yang dilakukan oknum Kopassus tersebut adalah bentuk penerapan jiwa korsa yang salah. Helmy mengusulkan, Mabes TNI melakukan pembenahan dalam pendidikan, training dan doktrin prajurit Kopassus.

"Kalau pemahaman jiwa korsa termanifestasi dalam sikap salah berarti ada yang salah dalam pembangunan etik dan tingkah laku prajurit," papar politisi PDIP ini.

Langkah TNI AD yang membeberkan oknum personelnya dalam keterlibatan insiden pembunuhan 4 tahanan di LP Sleman, Sabtu pekan lalu, merupakan bagian dari reformasi internal militer yang nyata. Selama ini, dia berpendapat, para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan militer kerap tidak dihukum memadai dan kerap lolos.

"Momentum ini harus dijadikan awal memutus praktik impunitas di tubuh TNI. Langkah nyatanya adalah melakukan pembahasan Revisi UU Peradilan Militer," ujarnya.

Helmy meminta masyarakat terus mengawal kasus yang sempat menarik perhatian khalayak luas selama sepekan terakhir.

"Semua harus mengawal terus kasus ini agar peradilan kelak independen dan pelaku tidak dihukum ringan," ujarnya.

(ahy/ahy)