Rabu, 03/04/2013 15:47 WIB

Bambang Soesatyo: Batalkan Kunker Komisi III ke 4 Negara Eropa!

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Bambang Soesatyo
Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari FPG Bambang Soesatyo menentang rencana kunjungan kerja ke 4 negara Eropa terkait RUU KUHP dan KUHAP. Menurut Bambang, kunjungan tersebut tidak diperlukan.

"Menurut saya, sebaiknya dibatalkan," kata Bambang saat berbincang, Rabu (3/4/2013).

Kunker Komisi III DPR ke 4 negara Eropa akan dilaksanakan selama 5 hari, yaitu pada 14-19 April 2013. Masing-masing rombongan berisi 15 anggota DPR. Anggaran untuk berkunjung ke Rusia, Perancis, Belanda, dan Inggris ini ditaksir Rp 6,5 miliar.

Menurut Bambang, Komisi III harusnya mendengarkan masukan masyarakat melalui media. Apalagi RUU KUHP dan KUHAP lebih banyak memerlukan masukan dari berbagai hukum adat di Indonesia.

"Daripada menimbulkan perdebatan atau kontroversi yang berpotensi kontraproduktif bagi tim penyusun RUU KUHP dan KUHAP, sebaiknya rencana studi banding ke luar negeri dibatalkan saja," katanya.

Pimpinan DPR sudah memberikan izin kunjungan ke 4 negara tersebut. Komisi III mengklaim kunjungan tersebut diperlukan untuk mempelajari sistem hukum di negara-negara tujuan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close