Rabu, 03/04/2013 14:45 WIB

Revisi UU Ormas

Definisi Ormas dan Asas Tunggal Pancasila

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Revisi UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Ormas sedang memasuki tahap finalisasi di DPR. Definisi ormas diperluas dan ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Definisi ormas diatur di Bab I mengenai Ketentuan Umum di draf RUU Ormas seperti yang diperoleh wartawan, Rabu (3/4/2013).

"Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila," demikian bunyi pasal 1 ayat 1 RUU Ormas. (Disetujui Panja 7 Juni 2012).

Sementara terkait asas, ciri, dan sifat ormas diatur di Bab II. Pasal 2 mengatur asas tunggal ormas. Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Asas Ormas adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dapat mencantumkan asas lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian pasal 2 RUU Ormas. (Disetujui Panja 18 September 2012 untuk dibawa ke Pansus).

Mengenai asas tunggal ormas Pancasila juga diatur di Bab XVII mengenai larangan. "Ormas dilarang menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila," demikian bunyi pasal 61 RUU Ormas.

Asas tunggal Pancasila ini yang ditentang oleh PKS. "Masih ada dua substansi lagi yang masih belum menemukan kesepakatan bulat. Pertama, FPKS tetap menolak asas tunggal. Kedua, FPKS tetap menolak penghentian sementara menjadi kewenangan (subjektif) pemerintah. FPKS menginginkan penghentian sementara melalui pengadilan," kata politisi PKS, Indra, saat berbincang, Rabu (3/4/2013).

FPPP DPR Juga masih ragu terkait pasal ini. "Kalau asas tunggal kami masih pikir-pikir. Mestinya boleh asal tidak bertentangan dengan Pancasila," kata Ketua FPPP DPR Hasrul Azwar.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%