Di dalam kunjungan kerjanya ke Poso, tim Komisi III DPR mengadakan pertemuan dengan Polda Sulawesi Tengah dan Panja DPRD Poso. Termasuk berdialog dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
"Temuan mereka cukup lengkap dan representatif," kata wakil ketua Komisi III DPR, Al Muzammil Yusuf, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/4/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
βHal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan oleh Densus dalam penanganan terorisme cenderung refresif dan terkesan main tangkap dan main tembak tanpa proses hukum yang adil dan transparan," ungkapnya.
Selain itu ada dugaan bahwa Poso sengaja dicitrakan sebagai pusat terorisme. Akibatnya muncul kesan Poso tidak pernah stabil keamanannya.
"Mereka mendukung pemberantasan terorisme tapi mereka meminta agar julukan Poso sebagai pusat terorisme dihapus dari wacana publik," tutur politisi PKS ini.
Maka perlu ada evaluasi dan pengawasan terhadap penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88. Terutama tentag pola pendekatan kepada warga masyarakat umum agar tidak terlanjur berkembang menjadi kecurigaan terhadap polisi.
"Evaluasi terpenting adalah pendekatan kekerasan harus diganti dengan pendekatan persuasif dan simpatik, dialogis, pendekatan kesejahteraan, dan pelurusan pemahaman agama yang dikedepankan sehingga bisa merebut simpati mayoritas masyarakat yang tidak terlibat terorisme," tutupnya.
(bal/lh)