detikcom
Rabu, 03/04/2013 13:08 WIB

Revisi UU Ormas

Ini Larangan yang Diatur RUU Ormas

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Revisi UU nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengatur sejumlah larangan keras. Apa saja yang tak boleh dilakukan ormas yang selama ini menikmati kebebasan?

Berdasarkan draf yang diperoleh, Rabu (3/4/2013), aturan tentang rambu-rambu atau larangan ormas dimasukkan dalam Bab XVII Rancangan UU (RUU) Ormas. Semua aturan yang membatasi gerak ormas diatur di pasal 61 RUU Ormas.

Berikut sekumpulan larangan bagi ormas di Indonesia seperti tercantum dalam pasal 61 RUU Ormas:

(1). Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional kecuali mendapat izin dalam penggunaannya;
d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar ormas atau partai politik lain. (Sudah disetujui Panja RUU Ormas pada 22 September 2012).

(2) Ormas dilarang:

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menyebarkan permusuhan antarsuku, agama, ras, dan golongan;
d. melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan/atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia;
e. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; atau
f. melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban, atau merusak fasilitas umum. (disetujui Panja 22 September 2012).

(3) Ormas dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
b. mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik; atau
c. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. (Disetujui Panja 9 Juli 2012)

(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
(Disetujui Panja 9 Juli 2012)

Ikuti sejumlah peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 12.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 21/07/2014 12:41 WIB
    Wamenhub: Jembatan Comal Bikin Jalur Darat Lebih Kompleks, Ada 3 Alternatif
    Gb Jembatan Comal, Pemalang, Jateng, yang ambles pada Jumat (18/7) malam lalu membuat mudik via jalur darat lebih kompleks. Memang Kementerian PU mengebut pengerjaan jembatan itu. Namun di satu sisi harus menunggu kelayakannya. Ada 3 alternatif jalur mudik menghindari Jembatan Comal.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%