detikcom
Rabu, 03/04/2013 13:08 WIB

Revisi UU Ormas

Ini Larangan yang Diatur RUU Ormas

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Revisi UU nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengatur sejumlah larangan keras. Apa saja yang tak boleh dilakukan ormas yang selama ini menikmati kebebasan?

Berdasarkan draf yang diperoleh, Rabu (3/4/2013), aturan tentang rambu-rambu atau larangan ormas dimasukkan dalam Bab XVII Rancangan UU (RUU) Ormas. Semua aturan yang membatasi gerak ormas diatur di pasal 61 RUU Ormas.

Berikut sekumpulan larangan bagi ormas di Indonesia seperti tercantum dalam pasal 61 RUU Ormas:

(1). Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional kecuali mendapat izin dalam penggunaannya;
d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar ormas atau partai politik lain. (Sudah disetujui Panja RUU Ormas pada 22 September 2012).

(2) Ormas dilarang:

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menyebarkan permusuhan antarsuku, agama, ras, dan golongan;
d. melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan/atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia;
e. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; atau
f. melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban, atau merusak fasilitas umum. (disetujui Panja 22 September 2012).

(3) Ormas dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
b. mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik; atau
c. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. (Disetujui Panja 9 Juli 2012)

(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
(Disetujui Panja 9 Juli 2012)

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%