detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 01:06 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 03/04/2013 12:49 WIB

Revisi UU Ormas

Ormas Harus Transparan Soal Keuangan dan Sumber Dana Asing

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Revisi UU nomor 8 tahun 1985 tengang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di DPR hampir rampung. Sejumlah pasal telah disepakati, termasuk pasal yang mewajibkan Ormas untuk transparan soal keuangan hingga sumber dana dari pihak asing.

Berdasarkan draf yang diperoleh Rabu (3/4/2013), Bab VI revisi UU Ormas mengatur tentang hak dan kewajiban ormas. Pasal 21 mengatur sejumlah kewajiban ormas. Pasal 21 huruf (e) mewajibkan ormas 'melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel'. Pasal ini telah disepakati Panja Revisi UU Ormas pada 20 Juni 2012 lalu.

Sementara Bab XI revisi UU Ormas mengatur tentang keuangan. Pasal 38 mengatur keuangan ormas dapat bersumber dari iuran anggota, bantuan masyarakat, APBN atau APBD, sumbangan asing, hasil usaha ormas, atau kegiatan lain yang sah menurut hukum (ayat 1).

"Keuangan ormas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel," demikian bunyi Pasal 38 ayat (2).

"Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ormas menggunakan rekening pada bank nasional," demikian bunyi Pasal 38 ayat (3).

Pasal 39 mewajibkan ormas membuat laporan pertanggungjawaban sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai AD/ART (ayat 1). Sementara Bab XVII UU Ormas mengatur sejumlah larangan.

Pasal 61 UU Ormas melarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (huruf a). Mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik (huruf b), dan menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas (huruf c).


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%