Rabu, 03/04/2013 12:49 WIB

Revisi UU Ormas

Ormas Harus Transparan Soal Keuangan dan Sumber Dana Asing

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Revisi UU nomor 8 tahun 1985 tengang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di DPR hampir rampung. Sejumlah pasal telah disepakati, termasuk pasal yang mewajibkan Ormas untuk transparan soal keuangan hingga sumber dana dari pihak asing.

Berdasarkan draf yang diperoleh Rabu (3/4/2013), Bab VI revisi UU Ormas mengatur tentang hak dan kewajiban ormas. Pasal 21 mengatur sejumlah kewajiban ormas. Pasal 21 huruf (e) mewajibkan ormas 'melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel'. Pasal ini telah disepakati Panja Revisi UU Ormas pada 20 Juni 2012 lalu.

Sementara Bab XI revisi UU Ormas mengatur tentang keuangan. Pasal 38 mengatur keuangan ormas dapat bersumber dari iuran anggota, bantuan masyarakat, APBN atau APBD, sumbangan asing, hasil usaha ormas, atau kegiatan lain yang sah menurut hukum (ayat 1).

"Keuangan ormas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel," demikian bunyi Pasal 38 ayat (2).

"Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ormas menggunakan rekening pada bank nasional," demikian bunyi Pasal 38 ayat (3).

Pasal 39 mewajibkan ormas membuat laporan pertanggungjawaban sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai AD/ART (ayat 1). Sementara Bab XVII UU Ormas mengatur sejumlah larangan.

Pasal 61 UU Ormas melarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (huruf a). Mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik (huruf b), dan menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas (huruf c).

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%