Masalah warga kelas bawah yang terpinggirkan menjadi prioritas Jokowi dalam membenahi Kota Metropolitan, seperti masalah penghuni kolong jembatan, kekerasan seksual, anak jalanan, hingga kaum waria.
Pria asli Solo ini berupaya mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada wong cilik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Dinsos Urus Penghuni Kolong Jembatan
|
"Itu urusannya di Dinas Sosial, serahkan ke Dinsos saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (1/4/2013).
Warga kolong jembatan Kampung Melayu, Jaktim, sebelumnya sempat didatangi Jokowi saat kampanye lalu. Di YouTube, ada video saat Jokowi dialog dengan warga. Dia menjanjikan program KJS dan KJP.
Namun kini, janji itu tak bisa direalisasikan karena warga penghuni kolong jembatan tak memiliki KTP.
2. Jadi Ikon Stop Kekerasan Seksual
|
"Kita mau minta Pak Gubernur jadi ikon untuk gerakan menyetop kekerasan seksual terhadap anak. Jakarta ini sekarang nomor 1 terkait kekerasan, terutama yang inses segala macam itulah," kata Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).
Hal itu dikatakan Ahok usai bertemu Komnas Perlindungan Anak di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2013).
Wilayah Jakarta Timur, imbuh Ahok, merupakan wilayah kejadian tertinggi untuk kasus kekerasan seksual pada anak. "Nah ini kita harapkan di Hari Kartini 21 April nanti itu akan dipakai untuk gerakan itu di Monas," imbuhnya.
Ketika ditanya ada pembentukan satgas pencegahan kriminal pada anak, Ahok mengisyaratkan menunggu lelang jabatan lurah dan camat. Karena hal itu butuh koordinasi antarwilayah.
"Makanya kita butuh lurah yang betul-betul punya hati dulu. Dengan Dinas Sosial juga sama. Jadi sekarang itu persoalan itu tidak ada koordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Itu yang mau kita lakukan," tutur Ahok.
3. Panti Anak Jalanan
|
"Memang ini pendekatan pelayanannya harus berubah dari gaya lama. Saat ini juga banyak rumah-rumah singgah yang dikelola LSM, itu kan pendekatannya lebih baik," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan itu saat meresmikan 4 panti sosial salah satunya di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4, Jl Karya 19 Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (23/1/2013).
Panti sosial lainnya yang diresmikannya yakni Gedung Panti Sosial Asuhan Anak Putera Utama 2 di Tanjung Priok, Jakarta Utara; Panti Sosial Asuhan Anak Putera Utama 6 di Cengkareng, Jakarta Barat; dan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa di Cipayung, Jakarta Timur.
Jokowi memastikan, fasilitas di panti sosial yang baru diresmikannya itu jauh lebih baik. "(Fasilitasnya) gabungan antara pendekatan LSM dan pelayanan. Jangan sampai di jalanan masih ada anak-anak jalanan," kata suami Iriana ini.
Menurut Jokowi, setiap panti sosial dapat menampung 350 orang. Selain anak jalanan, di panti sosial itu ditampung juga penyandang tunagrahita.
Namun Jokowi mengingatkan, anak jalanan yang masuk ke panti sosial harus anak yang tidak mampu. Jika tidak akan tersangkut masalah HAM.
"Kalau kita mau tegasin, cara (orang tua) membawa (ke panti sosial) saja keliru, jadi masalah, HAM, ya kan? Ini pendekatan-pendekatan kepada yang tidak mampu, fakir," ucap Jokowi yang mengenakan kemeja sadariah, kalung sarung merah dan peci hitam ini.
4. Perhatikan Waria
|
"Siapa pun warga DKI ya harus diperhatikan," kata Jokowi mengomentari undangan Mami Yulie untuk hadir dalam acara silaturahmi dengan kaum Waria di TMII pada 3 Desember 2012.
Hal ini disampaikan Jokowi saat beristrirahat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/11/2012).
Jokowi bersedia menghadiri acara tersebut asalkan ada waktunya.
"Ya mana sini, mana undangannya. Ya bertemu dong, kalau diundang siapa pun asal waktu saya ada, saya pasti datang," ujar Jokowi.
Halaman 2 dari 5