detikcom
Selasa, 02/04/2013 19:45 WIB

Ini Sistem Tarif Progresif KRL Jabodetabek dengan Tiket Elektronik

Ikhwanul Habibi - detikNews
dok detikcom
Jakarta - Tarif progresif per stasiun mulai Rp 3.000 untuk KRL Jabodetabek alias Commuter Line nanti akan diterapkan dengan sistem tiket elektronik (e-ticketing) mulai Juni 2013. Bagaimana sistem tiket elektronik ini akan bekerja?

Sistem ini dijelaskan Dirut PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Ignatius Tri Handoyo dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013) petang.

Caranya adalah penumpang membeli tiket seperti biasa di loket dan menyebutkan stasiun tujuan. Setelah itu petugas menginput stasiun asal dan stasiun tujuan dalam kartu tiket elektronik.

"Penumpang hanya bisa turun di stasiun tujuan. Jika stasiun tujuan tidak sesuai dengan yang tertulis di smart card, maka penumpang tidak bisa keluar stasiun karena pintu keluar stasiun tidak akan terbuka," imbuh Tri.

Sistem tersebut untuk single trip alias perjalanan tunggal. PT KCJ juga akan menyediakan kartu pintar bagi yang hendak melakukan perjalanan berganda alias multitrip.

"Untuk multitrip tidak ada expirednya, bisa di-top up (isi ulang)," jelas dia.

Namun berapa besaran tarif minimal dan maksimal multitrip dalam kartu pintar itu, masih dalam rumusan dan belum ditentukan.

PT KAI memaparkan tarif Commuter Line untuk 5 stasiun pertama dari stasiun keberangkatan penumpang dikenakan Rp 3 ribu. Dan untuk selanjutnya pentarifan dihitung per 3 stasiun dengan tarif sebesar Rp 1.000. Tarif ini mulai berlaku Juni 2013, saat sistem tiket elektronik berlaku juga seiring dengan penggantian gerbong KRL Ekonomi NonAC.

Kebijakan tarif progresif ini menggantikan single tarif Rp 8.000 - Rp 9.000 (jauh-dekat) yang berlaku selama ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%