detikcom
Selasa, 02/04/2013 19:45 WIB

Ini Sistem Tarif Progresif KRL Jabodetabek dengan Tiket Elektronik

Ikhwanul Habibi - detikNews
dok detikcom
Jakarta - Tarif progresif per stasiun mulai Rp 3.000 untuk KRL Jabodetabek alias Commuter Line nanti akan diterapkan dengan sistem tiket elektronik (e-ticketing) mulai Juni 2013. Bagaimana sistem tiket elektronik ini akan bekerja?

Sistem ini dijelaskan Dirut PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Ignatius Tri Handoyo dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013) petang.

Caranya adalah penumpang membeli tiket seperti biasa di loket dan menyebutkan stasiun tujuan. Setelah itu petugas menginput stasiun asal dan stasiun tujuan dalam kartu tiket elektronik.

"Penumpang hanya bisa turun di stasiun tujuan. Jika stasiun tujuan tidak sesuai dengan yang tertulis di smart card, maka penumpang tidak bisa keluar stasiun karena pintu keluar stasiun tidak akan terbuka," imbuh Tri.

Sistem tersebut untuk single trip alias perjalanan tunggal. PT KCJ juga akan menyediakan kartu pintar bagi yang hendak melakukan perjalanan berganda alias multitrip.

"Untuk multitrip tidak ada expirednya, bisa di-top up (isi ulang)," jelas dia.

Namun berapa besaran tarif minimal dan maksimal multitrip dalam kartu pintar itu, masih dalam rumusan dan belum ditentukan.

PT KAI memaparkan tarif Commuter Line untuk 5 stasiun pertama dari stasiun keberangkatan penumpang dikenakan Rp 3 ribu. Dan untuk selanjutnya pentarifan dihitung per 3 stasiun dengan tarif sebesar Rp 1.000. Tarif ini mulai berlaku Juni 2013, saat sistem tiket elektronik berlaku juga seiring dengan penggantian gerbong KRL Ekonomi NonAC.

Kebijakan tarif progresif ini menggantikan single tarif Rp 8.000 - Rp 9.000 (jauh-dekat) yang berlaku selama ini.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%