Selasa, 02/04/2013 18:55 WIB

Kasus Investasi Emas, Butet Kartaradjasa cs Gugat BRI Syariah Rp 47 M

Rini Friastuti - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) meminta seniman Butet Kartaradjasa cs dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah melakukan mediasi. Hal ini terkait gugatan investasi emas Butet seberat 4,89 kg atau senilai Rp 1,5 miliar.

Ikut bergabung dalam gugatan tersebut 6 nasabah lain yaitu Widodo, T L Hardianto, Indah Sulistyowati, Elsie Hartini, Robert Sugiarto, dan Selly Kusuma. Para penggugat tersebut minta ganti rugi materil dan imateril kepada BRI Syariah sejumlah Rp 47,78 miliar.

"Kami memberikan kesempatan untuk menjalani proses mediasi selama 40 hari," kata Ketua Majelis Hakim Kasianus Telaumbanua, di PN Jakpus, Jalan Gadjah Mada, Selasa (2/4/2013).

Sehubungan hal ini, pengadilan memfasilitasi dengan menunjuk hakim mediator Amin Sutikno. Jika mediasi berhasil maka penggugat dapat mencabut gugatannya, namun bila gagal maka perkara akan dilanjutkan.

Kuasa hukum Butet dkk, Indra Perbawa menyatakan akan mengikuti proses mediasi. Rencananya pertemuan mediasi akan berlangsung pada Rabu (10/4) mendatang dan Butet cs bakal hadir langsung dalam mediasi yang digelar di PN Jakpus.

"Jika bisa damai ya bagus. Kalau mediatornya hakim mungkin akan lain jadinya," kata Indra.

Sementara itu, kuasa hukum BRI Syariah Beth Jasuance mengatakan akan mengikuti proses mediasi yang disediakan oleh pengadilan. Dia belum mau memberikan tanggapan atas gugatan Butet dkk dengan alasan belum masuk pada pokok perkara.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%