Presiden SBY: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kurikulumnya

Jakarta - Meski telah dipersiapkan secara matang, namun rencana penerapan kurikulum 2013 tetap ada saja yang mempermasalahkannya. Presiden SBY berharap situasi demikian tidak terulang di masa-masa mendatang. Stigma ganti menteri, ganti pula kurikulumnya tidak seharusnya terjadi.

Ini disampaikannya dalam rapat kabinet terbatang bidang pendidikan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (2/4/2012). Rapat diikuti antara lain oleh Wapres Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendikbud M. Nuh, Menteri KLH Baltazar Kambuaya, Mensesneg Sudi Silalahi dan Seskab Dipo Alam.

"Ada yang menyampaikan pandangan jangan sampai kurikulum ini berubah, ini perlu didengar. Karena kalau ganti menteri ganti juga kurikulumnya, maka membebani orang tua murid. Apalagi yang ekonominya kurang mampu karena harus menyiapkan buku-buku pelajaran yang baru," ujar Presiden SBY.

Terhadap rencana penerapan kurikulum 2013, Presiden SBY menyatakan ada unsur kebutuhan menjawab tantangan di masa mendatang. Secara berkala dirinya mendapat penjelasan dari Mendikbud M. Nuh dan Wapres Boediono tentang proses penyusunannya hingga dinamika pembasannya di DPR.

"Saya tahu untuk menuju ke kurikulum yang baru ini tentu latar belakang dan landasan pemikiran utuh, memiliki urgensi dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Terhadap kontroversi yang masih saja terjadi, jajaran Kemendikbud didorong untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak kalah penting adalah memastikan kesiapan pelaksanannya di lapangan serta pengawasannya kelak hingga ke tingkat daerah.

"Kita bersama-sama mengimplementasikan kurikulum ini, apa kewajiban-kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Manakala segala sesuatunya sudah kita pastikan ini sudah siapm tepat dan benar, kita jalankan kurikulum ini," kata SBY.


(mpr/lh)