Konflik Pemilu Kada, PKS: Perbaiki Lapangannya, Bukan Ubah Sistem

Jakarta - Kerusuhan yang terjadi di Palopo Sulawesi Selatan, yang diduga karena hasil Pemilu Kada, menjadi cermin buruk proses demokrasi di daerah. Namun, tidak berarti mekanisme pemilihan kepala daerah lebih baik dikembalikan pada DPRD.

"Potensi ada harusnya sudah bisa dicegah, menurut saya jangan rakyat dikorbankan dengan kedaulatan dihapus, sementara ini salah mereka (oknum perusakan)," kata ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Menurutnya, meski saat ini sedang digodok kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan dikembalikan pada DPRD, tapi pihaknya memastikan DPR tak akan menyepakati opsi tersebut.

"Saya pastikan DPR tidak akan mencabut kedaulatan rakyat dengan dipilih oleh DPRD, artinya kembali kepada Undang-undang lama," ungkapnya.

"Memang bukan menghapus pemilihan langsung gubernur, wali kota, tapi perbaiki lapangannya, kandidat harus diingatkan anda jangan korbankan massa," lanjut Hidayat.

Tak hanya itu, menurut Hidayat memastikan proses dan hasil Pemilu Kada berjalan tanpa hiruk pikuk juga perlu dipastikan oleh para penyelenggara Pemilu.

"Aparat juga harus berlaku adil, KPU berlaku profesional, kalau kita telisik beberapa pembakaran (akibat hasil Pemilkada) itu hanya beberapa dari ratusan. Ini tidak boleh jadi trend," ucapnya.

"Saya apresiasi di Sukabumi hasilnya hanya selisih 68 suara, tapi mereka tidak hadirkan bakar membakar. Saya apresiasi mereka yang terima kekalahan legowo, karena demokrasi kalah menang biasa saja tapi jangan membakar," imbuhnya.

(bal/trq)