Detik.com News
Detik.com
Selasa, 02/04/2013 13:24 WIB

Tolak Lambang GAM, Warga Aceh Barat Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih

Feri Fernandes - detikNews
Tolak Lambang GAM, Warga Aceh Barat Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih
Meulaboh - Setelah gelombang euforia pengibaran bendera lambang GAM di sejumlah daerah di Aceh, kini muncul penolakan. Pemakaian lambang bendera GAM di Provinsi Aceh itu menuai protes. Salah satu buktinya, warga di Kabupaten Aceh Barat membagikan 1000 lembar Bendera Merah Putih.

Forum Masyarakat Kabupaten Aceh Barat, Teuku Raja Abdullah mengatakan, pihaknya akan membagikan 1.000 lembar bendera merah putih kepada warga, khususnya warga ibukota Aceh Barat, Meulaboh.

"Pembagian 1.000 lembar Bendera Merah Putih ini sebagai aksi penolakan masyarakat Kabupaten Aceh Barat terhadap qanun bendera dan lambang Aceh itu," Kata anggota Forum masyarakat Meulaboh, Teuku Raja Abdullah saat dihubunggi detikcom, Selasa (2/4/2013).

Menurut Raja, Bendera Bulan Bintang itu bukan keinginan masyarakat Aceh, melainkan keinginan sekelompok saja. Sehingga dapat menimbulkan konflik Aceh kedepannya.

"Sebelum qanun bendera yang disahkan oleh Geburnur Zaini Abdullah pada 25 maret lalu, masyarakat Aceh merasakan perdamaian. Namun saat ini malah menimbulkan konflik," sebutnya.

Pihaknya berharap kepada pemerintah pusat segera membatalkan qanun itu, sehingga dapat menekan perpecahan bagi masyarakat Aceh.

"Kalau ingin lambang daerah, pakai saja lambang kerajaan Iskandar Muda saja, jangan lambang Bulan Bintang," ujarnya.

Pengesahan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang dilakukan, Senin (25/3/2013) lalu. Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh, Zaini Abdullah, menetapkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tanggal 25 Maret 2013 dan Qanun tersebut diundangkan/ditempatkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49, serta II (dua) Lampiran.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
90%
Kontra
10%