detikcom
Senin, 01/04/2013 17:26 WIB

Bendera GAM Dikibarkan di Banda Aceh, Warga Aceh Tengah Arak Merah Putih

Feri Fernandes - detikNews
Massa konvoi di Banda Aceh (Foto: Feri Fernandes/detikcom)
Lhokseumawe - Provinsi Aceh ramai usai bendera GAM disahkan jadi bendera Aceh. Di Banda Aceh, seribuan orang mengarak bendera GAM, sedangkan di Takengon, Aceh Tengah, massa mengarak bendera Merah Putih.

Di Takengon, massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Lauser Antara (ALA). Bersama mahasiswa, mereka berkeliling kota sambil mengibarkan bendera Merah Putih.

"Aksi ini sebagai bentuk penolakan keras kami terhadap bendera GAM," kata koordinator aksi, Aramiko Aritonang saat dihubungi detikcom, Senin (1/4/2013).

Menurut Aramiko, bendera Aceh yang disahkan itu bukanlah bendera lambang daerah Aceh. Dikhawatirkan akan menimbulkan konflik. Karena itu, massa meminta pemerintah pusat tidak menerima Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

"Ketika pemerintah pusat mengesahkan qanun itu, kami masyarakat ALA akan menuntut pemerintah pusat karena sudah menimbulkan konflik internal di Aceh," ujar aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini.

Setelah mengarak bendera Merah Putih, massa berorasi ke gedung DPRK Aceh Tengah. Mereka menuntut agar Dewan setempat menolak keberadaan qanun itu di wilayah Bagian Tengah Aceh.

Konvoi itu berakhir setelah tuntutan massa tersebut ditampung oleh Dewan setempat. Adapun massa yang mengikuti konvoi itu diantaranya dari masyarakat Gayo Lues, Bener Meuriah, Aceh Tengah, Kuta Cane, Aceh Singkil, dan Subussalam.

Pengesahan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang dilakukan, Senin (25/3/2013) lalu. Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh, Zaini Abdullah, menetapkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tanggal 25 Maret 2013 dan Qanun tersebut diundangkan/ditempatkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49, serta II (dua) Lampiran.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%