Senin, 01/04/2013 16:46 WIB

Hari ke-168 Jokowi

Jokowi: Air Bersih untuk Warga Jakarta akan Ditambah

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Penyediaan air bersih untuk warga Jakarta selama ini didapat melalui penyaluran dari Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Namun jumlah kuota air yang tersedia dinilai masih belum mencukupi kebutuhan seluruh warga DKI, sehingga penyediaan air bersih tidak mencegah warga dari mengeksploitasi air tanah secara berlebihan.

Untuk itu, Pemprov DKI berencana menambah kuota penyediaan air bersih untuk warganya.

"Iya itu yang harus secepatnya diusahakan (penambahan penyediaan air bersih)," ujar Gubernur DKI Joko Widodo di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).

Jokowi mengatakan saat ini penyaluran air dari waduk Jatiluhur ke Jakarta melalui Kanal Barat mencapai 18 ribu liter per detik. Idealnya, menurut Jokowi, jumlah tersebut harus ditambah sekitar 5 ribu liter per detik lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta setiap harinya.

Hal itu, lanjut Jokowi, direncanakan dapat terealisasi pada tahun 2015 mendatang.

"Insya Allah pertengahan tahun kita laksanakan (proyek penambahan air bersih). Sehingga di 2015 yang tambahan 5 ribu liter itu ada," tuturnya.

Untuk membangun proyek tersebut, mantan Wali Kota Solo ini mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggandeng Kementerian PU. Nantinya, penyediaan air bersih ini akan dikelola secara bisnis.

"Kita kerjasama dengan Kemen PU, dan PU menggandeng yang lain. Kita ini hanya menyiapkan, bukan water treatment-nya. Nah, itu kan masuknya di Bekasi, water treatment-nya di Bekasi, ditarik ke Kanal Barat dan akan dikelola secara bisnis. Ini jelas kita terlambat untuk antisipasi itu. Saya ngejarnya saja kewalahan," ucap Jokowi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rmd/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%