"Dampaknya sudah kita lihat dan rasakan bersama, yaitu perlawanan rakyat terhadap simbol-simbol Polri terjadi di mana-mana, seperti pembunuhan Kapolsek di Dolokpardamean Simalungun Sumatra Utara dan perusakan kantor-kantor polisi di berbagai daerah," ujar anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah, Senin (1/4/2013).
Menurut dia, Polri seharusnya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas personelnya. Namun yang terjadi sebaliknya, oknum Polri terjerat kasus pidana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fenomena 'main hakim' sendiri harusnya menjadi peringatan bagi Polri untuk melakukan evaluasi internal. "Seharusnya sudah menjadi lampu kuning bagi Pimpinan Polri untuk segera mawas diri dan instropeksi," imbuhnya.
"Perlu segera dilakukan pembenahan internal yang sistemik, mulai dari konsolidasi sumber daya manusia Polri mulai sejak rekrutmen hingga jenjang kepangkatan serta penempatan jabatan," sambung Basarah.
Dengan pembenahan SDM diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme Polri. "Pimpinan Polri juga harus responsif mengambil tindakan tegas terhadap personel-personel Polri yang telah melakukan pelanggaran dan tindak pidana," katanya.
Basarah menyebut sikap pimpinan Polri yang terkesan melindungi anak buahnya yang bersalah, malah menimbulkan kemarahan masyarakat. "Tanpa kehadiran institusi Polri yang kuat, kredibel dan profesional, NKRI yang besar dan majemuk ini tidak mungkin dapat kita pertahankan eksistensinya," ujar dia.
(fdn/mok)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini