Wakil Ketua DPR: Otak Kerusuhan di Palopo Harus Ditindak

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung, menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, yang diduga muncul akibat hasil dalam pemilukada. Ada aktor dalam kerusuhan itu yang harus diungkap dan juga ditindak tegas.

"Kita sudah demokrasi dan berjalan baik, saya yakin masyarakat yang melakukan pelanggaran ada aktor yang nggak puas," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Pramono mengatakan, kekerasan tidak boleh terjadi dalam sebuah proses demokrasi. Kalah menang dalam demokrasi adalah hal lumrah.

"Maka seharusnya orang yang bertanggungjawab harus diminta pertanggungjawabannya bukan hanya yang melakukan perusakan di lapangan," ucapnya.

"Pemerintah juga diminta ketegasannya kepada orang yang melakukan kekerasan den mencederai demokrasi, sebab dalam demokrasi ujungnya kan kesejahteraan, kalah menang itu biasa. Kalau kalah kemudian melakukan perusakan maka harus diberikan sanksi. Tapi termasuk di Palopo ada otaknya untuk melakukan kekerasan," imbuh politisi PDIP itu.

Lebih jauh ia menilai, berbagai kerusuhan yang beberapa belakangan ini, semakin mempertegas ketidakhadiran negara dalam beberapa masalah bangsa.

"Yang paling penting bukan banyak aturan main, undang-undang dan sistem kita sudah cukup, tapi seringkali ketidaktegasan aparat ketika melihat katakan di lapas Sleman misal, ini kalau dalam bahasa Pak Amien Rais sudah jelas sekali nggak perlu dipikirkan terlalu banyak," tuturnya.

Maka menurutnya, bagi siapapun yang melakukan kekerasan, merusak atau membunuh aparat harus ditindak. "Beberapa analisis kejadian di lapas dan Palopo, semacam ketidakhadiran negara dalam persolan yang justru negara dituntut hadir. Maka nggak perlu banyak aturan yang paling penting ketegasan dalam menegakan hukum," tegasnya.

"Ya negara dalam arti luas, presiden, menteri dan bukan memperdebatkan masalah yang tidak perlu," lanjut Pram.

(bal/mok)