Ratas Polhukam, SBY: Tahu Beda Tukang Pos dengan Pejabat Pemerintah?

Jakarta - Sepekan terakhir secara beruntun terjadi kasus gangguan keamanan. Terhadap kejadian tersebut, Presiden SBY mengingatkan jajaran pemerintahan daerah dan keamanan agar memastikan penanganan masalah di wilayah kerja masing-masing benar-benar tuntas.

Peringatan keras ini disampaikannya saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/4/2013). Sebagai ilustrasi tentang tugas pejabat pemerintahan, dia membandingkannya dengan cara kerja tukang pos.

"Saudara tahu bedanya tukang pos dengan pejabat pemerintahan?" tanya Presiden SBY.

"Tukang pos itu kalau sudah mengambil surat dari rumah-rumah dimasukkan ke kotak pos. Tugasnya selesai karena dibawa dengan sarana tranportasi, entah melalui darat laut dan atau udara. Nanti di ujung sana ada lagi petugas yang menyalurkan sampai kepada kepada alamat dituju. Tukang pos yang mengirimkan itu tidak punya tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa yang disampaikan ke kotak pos itu sampai ke alamat masing-masing," paparnya.

Sedangkan cakupan tugas dari pejabat pemerintahan, lebih dari sekedar itu. Dia punya tanggung jawab untuk memastikan dan memantau setiap perkembangan penerapan sebuah kebijakan yang telah dijalankan sampai ke tingkat terbawah.

"Tidak boleh karena sudah mengeluarkan arahan, sudah diingatkan, dianggap sudah selesai. Sampai segala sesuatunya diimplementasikan dan dilaksanakan," tegas SBY.

Kewajiban itu termasuk penangan konflik sosial yang sebenarnya telah ada acuannya dalam Inpres 2/2013 yang terbit pada awal tahun ini. Materi dalam inpres itu merupakan prosedur tetap yang bisa diberlakukan di semua daerah untuk menjaga keamanan masyarakat penegakan hukum.

"Tadi malam saya mengirim SMS kepada menteri terkait, Gubernur Sulsel dan gubernur di seluruh Indonesia agar punya tanggungjawab untuk kabupaten dan kotanya. Jalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan harus melakukan antisipasi sebagaimana kasus yang baru terjadi di Palopo. Diperlukan tanggung jawab dan kepedulian semua pejabat. Pastikan Inpres 2/2013 tentang Konflik Sosial itu betul-betul dijalankan," lanjutnya.


(mpr/lh)