Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai sudah sepantasnya bagi pemerintah menyediakan subsidi bagi transportasi publik. Termasuk untuk KRL Ekonomi.
"Sepenuhnya tanggung jawab pemerintah," kata Tulus, Senin (1/4/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kalau dilihat, penumpang ada yang main HP, SMS, atau merokok, angka Rp 2.000 sudah tak memadai. Angka yang pas Rp 4.500 imbuhnya," jelasnya.
Harga 50 persen lebih tinggi itu, lanjut Tulus, juga untuk kebaikan para penumpang. KRL Ekonomi jangan dihapuskan, tetapi KAI sebagai BUMN juga mendapatkan pemasukan. Diharapkan berimbas pada pelayanan. Tulus yakin para penumpang ekonomi mampu bila harga dinaikkan di kisaran itu.
"Ini juga untuk mengedukasi masyarakat," tuntasnya.
(ndr/rvk)