KontraS: Semoga Tak Ada Tim Investigasi Tandingan

Jakarta - TNI akan membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penyerangan Lapas II B, Cebongan, Sleman. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menyampaikan harapannya agar tim ini tak sekedar menjadi tim tandingan untuk tim investigasi yang lainnya.

"Jadi pernyataan KSAD yang ingin membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus itu, harus diapresiasi atau dibaca sebagai pengakuan untuk membongkar dugaan keterlibatan itu. Tapi saya khawatirnya apresiasi saya kepada KSAD itu, tim ini hanya menjadi tim tandingan dari kerja-kerja kepolisian atau tim yang lain," ujar koordinator KontraS, Haris Azhar.

Hal ini disampaikan Haris usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Huru-hura dan Kekerasan di Indonesia, ke Mana Intelijen Negara?' di Rumah Makan Dapur Selera di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/2013).

Menurutnya, tim-tim investigasi baik dari TNI, Polri maupun Komnas HAM sebaiknya bersinergi. Sehingga tidak ada kompetisi dalam pengumpulan barang bukti, kesaksian, dan juga keterangan.

"Dugaan saya, ini ada rangkaian panjang. Peristiwa Cebongan itu yang utama. Tapi, pasti dia berkorelasi dengan keputusan Polda soal pemindahan tahanan," kata Haris.

Haris juga mengatakan, apa lagi katanya Polda sudah berkoordinasi dengan Pangdam. Untuk itu, menurutnya Kapolda DIY dan Pangdam harus diminta keterangan oleh sebuah tim investigasi.

Sementara itu, Haris menilai seharusnya sudah ada progres yang bisa dilaporkan oleh tim investigasi kepada masyarakat atau presiden. "Menurut saya, polisi tetap bekerja dan TNI AD tetap bekerja. Ini bagaimana soal nanti mengkorelasikannya," tuturnya.

Dikhawatirkan kasus serupa akan terulang. Ditambah jika TNI dan Polri berjalan masing-masing tanpa sinkronisasi, maka meningkatkan ketegangan di antara keduanya.

"Proses peradilan militer bersifat tertutup dan tidak informatif untuk keluarga korban dan masyarakat. Dan tidak bisa kita lihat secara utuh. Kalau misal hakimnya pangkatnya lebih rendah daripada yang melakukan kejahatan, apakah mereka berani memberikan hukuman?" ujar Haris.

(sip/try)