Koalisi LSM: KPU Jangan Ubah Syarat Perwakilan Perempuan di Parpol

Jakarta - Gabungan LSM membuat koalisi amankan Pemilu 2014. Hal ini dilakukan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengubah mengenai peraturan 30 persen keterwakilan perempuan pada Pemilu nanti.

Gabungan LSM tersebut terdiri dari Perludem, IPC, KIPP, KIPP Jakarta, FORMAPPI, JPPR, YAPPIKA, PPUA Penca, Puskapol UI, Demos, ICW, PSHK, GPSP, Indonesia Budget Center (IBC), Soegeng Sarjadi Syndicate, KHRN, Seknas FITRA, dan Transparansi Internasional Indonesia. Mereka protes karena ada penolakan Komisi II DPR mengenai peraturan KPU tersebut. Hal ini dinilai tidak menghormati UU no. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Penolakan sejumlah partai, Khususnya mereka yang juga memiliki kursi di DPR cukup mengherankan. Mengingat aturan-aturan dalam peraturan KPU ini juga dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah," ujar peneliti senior SSS, Toto Sugiarto, dalam Konprensi pers LSM Pemantau Pemilu di Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2013).

Toto melanjutkan, penolakan yang dilakukan para partai politik ini hanya sebagai cara agar bagi parpol yang tidak mampu memenuhi syarat bisa mencalonkan di daerah pemilihan tertentu. "Mestinya syarat dan sanksi yang diberikan bisa memotivasi parpol untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, maka peran KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu mutlak dituntut memiliki kepekaan, persepsi dan tanggung jawab yang sama dalam mempercepat kesetaraan gender dalam politik.

Berikut ini pernyataan sikap Koalisi Amankan Pemilu 2014:

1. Mendesak dan menuntut partai politik perserta pemilu, khususnya yang duduk di DPR untuk mendukung kebijakan keterwakilan perempuan baik yang telah diformulasikan dalam UU no 8 Tahun 2012 maupun peraturan KPU no 7 tahun 2013 tentang pencalonan.

2. Mendesak KPU untuk tetap tegas dalam implementasi UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu, khususnya untuk isu keterwakilan perempuan yang telah terformulasi dengan baik melalui peraturan KPU no 7 tahun 2013 tentang pencalonan.

3. Menuntut seluruh parpol peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen disemua daerah pemilihan dan tingkatan.

4. Menuntut Parpol untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh penempatan satu diantara tiga yang tidak berarti penempatan pada nomor 3,6 dan atau 9.

5. Mendesak dan menuntut Bawaslu mendukung Implementasi keterwakilan perempuan dalam UU no 8 Tahun 2012, khususnya pemenuhan keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU no 7 Tahun 2012.

(spt/mad)