LP Sleman 'Diserbu' Pasukan Terlatih, Bagaimana Info Intelijen?

Jakarta - Kasus penyerbuan Lapas II B Cebongan, Sleman, bisa terjadi karena ada masalah dalam tindak lanjut informasi intelijen. Para penegak hukum dianggap tidak maksimal dalam mengeksekusi informasi.

"Masalahnya ada pada usernya. Karena tidak ada gunanya intelijen menjalankan fungsi mengantisipasi kalo usernya tidak menyikapi. Siapa yang menjadi user intelijen? TNI, polisi, Menkopolhukam, Presiden," ujar Fadli Zon, Chairman Inst Policy Studies.

Hal ini disampaikan Fadli dalam acara diskusi bertajuk 'Huru-hura dan Kekerasan di Indonesia, ke Mana Intelegen Negara?' di Rumah Makan Dapur Selera di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/2013). Hadir juga dalam diskusi ini koordinator KontraS Haris Azhar dan mantan tokoh intelijen Soeripto.

Fadli menjelaskan fungsi intelijen adalah prefentif, pre-entif, dan antisipatori. Seperti yang tertera di dalam UU Intelijen, intelijen tidak bisa mengeksekusi.

"Karena itu kita jangan melihat faktor intelijen saja tetapi lemahnya tindakan user dalam menanggapi infonya. Dalam eksekusi info tersebut, ini memang masalah," lanjutnya.

"Di dunia, hanya ada dua jenis manusia, yakni sipil dan militer. Di Indonesia, ada tiga yakni militer, sipil dan kepolisian. Polisi adalah bagian dari sipil. Seharusnya (polisi) menjadi bagian dari sipil di bawah mendagri," kata Fadli.

Jika kasus penyerangan lapas Sleman ini tidak diusut tuntas, dikhawatirkan akan memicu kasus-kasus serupa bermunculan, sehingga hukum menjadi subordinasi politik. Masyarakat menjadi hilang kepercayaan kepada hukum, demokrasi pun terancam.

"Kasus LP Cebongan ini memang adalah sebuah teror. Karena adanya penggunaan senjata, masuk dalam sebuah institusi dan tidak ada berdayanya institusi tersebut itu kan teror," tutur Fadli.

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis (Lespersi), Soeripto mengatakan bahwa kondisi saat ini yang penuh dengan keterbukaan dan transparansi akan menguntungkan, namun bisa juga menyesatkan.

"Bisa juga kita termakan oleh black propaganda yang berujung dengan menjadi sasaran terjadinya kericuhan," ujar Soeripto.


(sip/mad)