Nuhayati: SBY Tetap Fokus Urus Negara Bila Jadi Ketum PD

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf meyakini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan tetap fokus pada tugas negara bila terpilih jadi ketum partai. Kinerja pemerintahan tidak akan terganggu.

"Tidak ada yang perlu khawatir, Pak SBY mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya termasuk di atas kepentingan partai," kata Nurhayati saat dihubungi, Jumat (29/3/2013).

Nurhayati mempertanyakan hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang merilis 77,4% responden tidak setuju SBY menjadi ketum PD karena khawatir tugas negara bakal terbengkalai.

"Siapa yang meragukan kapasitas dan kapabilitas Pak SBY bila rangkap jabatan menjadi ketua partai? Tidak perlu khawatir," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR ini menuturkan, kinerja pemerintahan SBY sudah terbukti dalam dua periode. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tengah krisis global, menjadi bukti keberhasilan kepemimpinan SBY.

Dia meyakini SBY bisa membagi waktunya antara mengurus negara dengan mengurus partai. Bila terpilih jadi ketum, roda partai akan tetap dijalankan pengurus DPP sehingga konsentrasi SBY tetap diutamakan kepada kepentingan negara.

"Ada sekjen, 2 wakil ketum, direktur eksekutif dan pengurus harian yang akan bekerja untuk keseharian kegiatan partai," tutur Nurhayati.

Rangkap jabatan di parpol ini menurutnya juga dilakukan presiden terdahulu sehingga kritik soal ini tak perlu berlebihan. "Bagi tugas antara negara dan partai itu biasa, dulu Gus Dur dan Bu Mega juga begitu. Pak SBY mampu dan tahu apa yang akan dilakukan ketika menjadi ketum partai," ujar Nurhayati.

LSN melakukan survei pada 1.230 responden dari 33 provinsi di Indonesia. 77,4% di antaranya tidak setuju Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum Partai Demokrat (PD).

Sedangkan yang setuju SBY menjadi ketua umum PD hanya 10,2% dan sisanya 12,4% mengaku tidak tahu. Demikian dikatakan dalam rilis LSN yang diterima, Jumat (29/3/2013).

Sebanyak 38,3% tak setuju SBY menjadi ketum PD dengan alasan agar SBY lebih fokus mengurus tugas kenegaraan. Sedangkan 14,7% beralasan SBY tidak konsisten dengan sikapnya sendiri karena beberapa waktu lalu SBY pernah menegur menterinya yang menjadi pimpinan parpol agar lebih fokus dengan tugas kementerian.

(fdn/nwk)