Jangan Ada yang Politisasi Hasil Komite Etik

Jakarta - Pekan depan, komite etik akan mengumumkan hasil investigasi terhadap dugaan pembocoran dokumen yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Semua pihak diminta menghormati hasil komite etik serta jangan ditarik ke arah ranah politik.

Demikian pernyataan dari Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (29/3/2013). Koalisi ini terdiri YLBHI, MTI, ICW, Pusako Univ. Andalas, PSHK, Pukat Korupsi FHUGM, serta ILR.

Menurut koalisi, adanya seliweran informasi komite etik dijadikan ajang untuk melengserkan Ketua KPK Abraham Samad sangat tidak elok. Komite etik dan KPK sendiri seperti ditarik ke tengah pusaran politik.

"Sebagai lembaga penegak hukum, sebaiknya KPK tetap mematuhi aturan hukum dan etika yang ada. Dengan prinsip Zero Tolerance yang tercantum pada Peraturan Komite Etik Pimpinan dan Pegawai KPK, maka tidak ada toleransi terhadap semua pelanggaran yang dilakukan, sekalipun hal itu dilakukan pimpinan," tulis koalisi.

Koalisi menduga, pihak yang melempar isu soal kudeta Abraham Samad, hanya ingin memecah belah KPK. "Wacana yang menyesatkan dan terbaca jelas hendak memecah belah KPK," tulis koalisi ini lagi.

Komite etik juga diminta jangan terganggu dengan isu soal kudeta. Siapa pun yang terbukti bersalah dalam persoalan draf sprindik Anas Urbaningrum, haruslah mendapat sanksi keras.

"KPK haruslah dijaga dan dirawat sebagai sebuah institusi. Lembaganya yang harus diselamatkan, bukan perorangan tertentu. Jika seorang pimpinan KPK atau pegawai KPK melanggar hukum tentu ia tidak kebal hukum," sambungnya.

Lagipula, tidak mungkin jabatan Ketua KPK dilengserkan. Pimpinan KPK dipilih oleh DPR. Dan sekali lagi, koalisi menilai isu itu dihembuskan hanya untuk melemahkan KPK dan Komite Etik.


(mok/fdn)