Hanura: Revisi UU Pilpres Jangan Diulu-Ulur

Jakarta - Tarik ulur pembahasan revisi Undang-undang Pilpres terbentur pada besaran angka Presidential Treshold. Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin, berharap pembahasan bisa segera rampung dan tak menglur-ulur waktu.

"Fraksi Hanura masih tetap konsisten yaitu UU Pilpres harus direvisi, hal ini melihat dari perkembangan politik terkini yang semakin dinamis dimana pelaksanaan Pemilu semakin dekat, jangan kita ulur-ulur waktunya," kata sekretaris fraksi Hanura Saleh Husin, dalam pesan singkat, Rabu (27/3/2013).

Meski mengusulkan agar merubah angka Presidential Treshold yang saat ini sebesar 20 persen, namun Saleh belum menawarkan berapa angka ideal untuk partai bisa mengusung Capresnya.

"Pandangan kami intinya partai yang lolos PT dapat langsung mengajukan capresnya," ucapnya.

Saleh berharap pembahasan revisi Undang-undang Pilpres di Badan Legislasi yang pada Selasa (26/3) kemarin, belum menemukan titik temu, dapat segera disepakati bersama dan dibawa ke paripurna.

"Memang masih belum ada titik temu dari fraksi-fraksi yang ada. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan rapat konsultasi poksi-poksi yang ada di Baleg, semoga bisa mendapat titik temu," kata anggota komisi V itu.

(van/bal)