4 Rencana Jokowi yang Masih Menggantung

Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo punya segudang rencana dan program untuk perbaikan DKI. Namun tak semua idenya bisa terlaksana dengan mulus. Ada hambatan yang masih harus diatasi.

Dalam catatan detikcom, sedikitnya ada empat rencana Jokowi yang saat ini masih menggantung. Sebagian karena terkendala masalah teknis atau pendanaan.

Berikut keempat masalah tersebut:

Deep Tunnel

Jokowi punya ide untuk membangun terowongan raksasa di DKI atau deep tunnel. Ini perlu dilakukan untuk mencegah banjir di Jakarta. Diharapkan, aliran air bisa dialihkan ke terowongan sehingga tak akan menggenang di jalan.

Namun, proyek ini terkendala masalah dana. Anggota tim pengkaji proyek Multi Purpose Deep Tunnel dari Kementerian PU, Danang Parikesit, mengatakan, biaya proyek itu sangat tinggi sehingga sulit berharap dari swasta. Pemerintah harus turun tangan.

Danang menjelaskan, dalam hitungan dan kajian yang tengah dilakukan oleh timnya, didapat total investasi sebesar Rp 47 triliun, yang terdiri dari biaya konstruksi sebesar Rp 26 triliun, sedangkan sisanya merupakan biaya pajak, perawatan dan lainnya.

"Ya ini pasti terbentur aturan, tapi persoalannya kan kalau 89% sudah dapat dipastikan kalau ini tidak ditangani dengan pembiayaan swasta," jelasnya.

Namun Menteri PU Djoko Kirmanto pernah mengatakan, anggaran untuk proyek ini belum masuk dalam rencana anggaran Kementerian PU.

Hibah 1.000 Bus

Apa kabar rencana peremajaan bus-bus tua di Jakarta dengan sistem hibah 1.000 bus? Ternyata, Pemprov DKI membatalkan sistem hibah itu dan memilih menghibahkan ke Perum Peroesahaan Pengangkoetan Djakarta (PPD).

Nah bagaimana dengan rencana hibah kepada Kopaja? Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tak mau melakukan hibah.

"Kita nggak mau hibah. Dia untung lho, jual Rp 5 ribu penumpangnya bisa naik TransJ gratis," jawab Ahok.

Sebelumnya, keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan hibah PPD dari pemerintah pusat masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Sedangkan Menteri BUMN Dahlan Iskan, sudah menyetujui niat Jokowi itu.

Perum PPD awalnya merupakan milik Pemda DKI, namun sejak awal 1970-an dikelola oleh pemerintah pusat berikut pengalihan seluruh aset PPD. Aset yang dimiliki Perum PPD antara lain Depo Ciputat seluas 67.875 meter persegi dengan daya tampung bus 400 bus, Depo Pulogadung 7.344 m2 (80 bus), Depo Klender 17.860 meter (120 bus).

Selanjutnya, Depo Jelambar 12.335 meter (90 bus), Depo Cakung 12.000 meter (80 bus), Depo Depok 7.135 meter (60 bus), Depo Tangerang 3.371 (40 bus), dan Depo Cawang 8.251 meter.

Pembatasan Nopol Ganjil-Genap

Jokowi dan DPRD sudah membahas kesiapan penerapan jalan berbayar elektronik atau eletronic road pricing (ERP). Soal pembatasan nopol ganjil genap sepertinya masih menggantung. Bahkan menurut Ahok, ada kemungkinan dibatalkan.

"Ada kemungkinan dibatalkan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) usai pertemuan dengan pimpinan DPRD DKI di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).

Ahok mengatakan sistem nopol ganjil-genap akan dibatalkan jika sistem ERP lebih cepat disiapkan. Termasuk juga penyediaan bus-bus untuk transportasi massal, seperti bus TranJ dan bus Kopaja.

"Intinya, Pak Gubernur kan sederhana, tidak mungkin ada pembatasan kendaraan pribadi kalau transportasi massal belum cukup," tuturnya.

Tol Akses Priok

Proyek tol akses Tanjung Priok seksi E-2A atau Koja-Simpang Jampea harus segera direalisasikan. Namun proyek itu terkendala masalah sosial karena harus menggusur komplek pemakaman Mbah Priok.

Jokowi ingin agar masalah lahan proyek jalan tol ini bisa diselesaikan dalam dua bulan. Bahkan Jokowi siap turun tangan jika proyek pembebasan lahan tidak kunjung selesai.

"Kita ingin ajak masyarakat karena ini untuk kepentingan negara, ekonomi, umum ya win win. Kita juga tak ingin merugikanlah, tapi pekerjaan proyek ini jangan sampai terlambat," tutur Jokowi.

Pembangunan konstruksi tol paket 3 Seksi E-2A atau Koja-Simpang Jampea mengalami kendala sosial. Di antaranya pengerjaan ramp ON/OFF atau pintu masuk dan keluar ruas tol sepanjang 1,92 km tersebut bersinggungan atau melintasi makam Ex Dobo yang lebih dikenal makam Mbah Priok. Warga menolak makam keramat itu digusur.

Proyek ini didanai oleh APBN melalui pinjaman pemerintah Jepang (JICA). Kontrak senilai Rp 1,1 triliun ini dilaksanakan oleh kontraktor Obayashi joint operation dengan Jaya Konstruksi, dengan konsultan Katahira & Engineers International.