Dialog soal KJS dengan Jokowi, Warga Berebut Bicara

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar rapat dengar pendapat mengenai optimalisasi Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sayangnya sempat terjadi kericuhan dari perwakilan warga gara-gara berebutan menyampaikan aspirasinya.

Acara berlangsung di ruang Balai Agung, Balaikota DKI, Jakarta Pusat, dimulai sejak pukul 10.00 WIB, Rabu (27/3/2013). Perwakilan warga yang hadir, bahkan ada yang membentangkan spanduk ukuran 1x2 meter, bertuliskan 'KJS Harga Mati'. Beberapa warga pun berusaha untuk mengambil microphone agar bisa berbicara.

Kejadian tersebut terjadi tepat disamping kanan tempat duduk Jokowi. Melihat aksi tersebut, beberapa orang pengawal Jokowi dan polisi berseragam langsung bertindak untuk menenangkan warga. Akhirnya mereka pun diberikan kesempatan untuk bicara.

Menurut Rizal, salah seorang perwakilan warga, dia meminta agar Jokowi memberikan sanksi tegas bagi rumah sakityang tidak mau bekerjasama mendukung program KJS tersebut.

"Masukan sudah ada, ucapan terima kasih sudah ada, kritikan juga sudah ada. Yang mau saya tanyakan adalah, sanksi apa yang Pak Jokowi berani berikan untuk rumah sakit yang tidak mendukung KJS? Kenapa tidak dicabut saja ijinnya Pak?" gugat warga yang bernama Rizal.

Senada dengan Rizal, menurut Eni, salah seorang pendamping pasien di RS Tarakan, Jakarta Pusat, meminta Jokowi untuk menindak tegas rumah sakit swasta yang menolak KJS. Dia pun memberikan masukan agar seluruh rumah sakit, terutama rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta tidak menggunakan sistem kelas untuk rawat inap.

"Tindak tegas rumah sakit, terutama yang swasta yang menolak KJS. Jangan kembali lagi ke surat keterangan miskin. Kemudian, kenapa tidak setiap rumah sakit dibuat tanpa kelas, terutama yang daerah?" ujar Eni.

(jor/lh)