Kemenhub Minta PT KAI Tunda Tarik KRL Ekonomi Sampai Sistem Tiket Siap

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta PT KAI menunda penarikan KRL Ekonomi hingga Juli 2013. Sementara ini PT KAI diimbau untuk melakukan sosialisasi hingga sistem tiket elektronik siap.

"KRL Ekonomi non AC untuk sementara masih tetap beroperasi sampai sistem e-ticketing terpadu bisa eksis yang diperkirakan bulan Juni-Juli 2013. Sambil itu kita lakukan sosialiasasi bagaimana nanti
proses atau mekanisme pemberian subsidi kepada masyarakat yang memiliki daya beli rendah," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan.

Hal itu dikatakan Tundjung ketika dimintai tanggapan atas penarikan KRL Ekonomi per 1 April 2013, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).

Yang jelas, bagaimana subsidi nanti tepat sasaran pada masyarakat yang berdaya beli rendah. Parameternya seperti, memiliki kartu Gakin (Keluarga Miskin), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jamkesmas dan sebagainya.

"Nanti kita cari di Wapres ada data base-nya itu. Orang-orang itulah yang nanti berhak mendapat PSO (public service obligation). Tetapi nanti setelah sistemnya jalan dia bebas menggunakan Commuter Line yang AC tapi orangnya tertentu yang bisa disubsidi," paparnya.

Sebelumnya Pemerintah menetapkan nilai dana subsidi Perkeretaapian tahun ini mencapai Rp 704 miliar, sesuai dengan persetujuan DPR. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 770 miliar. Penetapan dana subsidi tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal Anggaran tertanggal 9 Januari 2013.

PT KAI juga mengusulkan subsidi bagi warga tak mampu yang naik kereta itu diberikan dalam bentuk kartu tiket.

Mengenai alasan gerbong KRL Ekonomi sudah tidak layak beroperasi, Tundjung tak setuju.

"Jangan bilang tidak layak. Kereta api kalau dibilang mogok itu bukan hanya kereta KRL Ekonomi saja, Commuter pun juga pernah mogok jadi tidak bisa dijadikan dasar justifikasi. Tapi yang paling penting adalah keberpihakan, sense untuk masyarakat harus ada. Oke dari segi bisnis monggo, tapi jangan sekarang. Ditundalah dulu. Perlu waktu untuk sosialisasi sampai sistemnya dapat," imbau Tundjung.

Kemenhub akan memanggil direksi PT KAI pada Rabu (27/3/2013) besok pukul 14.30 WIB.

(nwk/nrl)