Detik.com News
Detik.com

Selasa, 26/03/2013 18:37 WIB

Ini Imbas Perubahan Peraturan KPU Soal Tahapan Pemilu

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ini Imbas Perubahan Peraturan KPU Soal Tahapan Pemilu
Jakarta - KPU mengubah tahapan Pemilu dengan mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2012 menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2013. PKPU baru itu tidak saja menimbulkan perubahan tapi tidak sinkron dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan.

Apa saja implikasi dari perubahan PKPU itu?

"Pertama, dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 disebut istilah 'masa perbaikan DCS', istilah ini tidak dikenal dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Selasa (26/3/2013)

Istilah itu menimbulkan kebingungan apakah istilah tersebut mengacu pada jadwal masa 'Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota' tanggal 9-22 Mei 2013, atau pada saat DCS sudah ditetapkan yaitu masa 'Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

"Jika melihat bahwa penempatan pasal tersebut di atas sebelum DCS disusun maka semestinya penyebutkan istilahnya bukan masa perbaikan DCS melainkan 'Masa Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota" ungkapnya.

Kedua, dalam peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, Pasal 30 ayat (2), 'Penerimaan masukan dan atau tanggapan masyarakat terhadap DCS' adalah 10 hari sejak DCS diumumkan. Sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013, jadwal penerimaan masukan dan atau tanggapan masyarakat terhadap DCS adalah tanggal 14-27 Juni 2013 atau 14 hari.

"Ketiga, dalam peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 Pasal 31 ayat (1), 'Permintaan klarifikasi kepada parpol atas masukan dan atau tanggapan masyarakat terhadap DCS, paling lambat 2 hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013, jadwal permintaan klarifikasi kepada parpol adalah tanggal 28-4 Juli 2013 atau 7 hari," tutur Arif.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%