DPRD DKI Jakarta: Jokowi Jangan Kelamaan Berwacana Nopol Ganjil Genap

Jakarta - Kemungkinan urungnya penerapan pembatasan kendaraan berdasar nopol ganjil genap, disinggung dalam pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Selain meminta penjelasan, DPRD DKI Jakarta mengingatkan Jokowi tidak berlama-lama berwacana tentang cara mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Saya tadi tanya masalah ganjil genap. Jangan hanya wacana. Jangan terus berwacana di koran, nanti pelaksanaannya Juni lalu Desember," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).

Menurutnya, akibat terlalu lamanya wacana rencana penerapan pembatasan nopol genap ganjil tersebut, masyarakat jadi resah. Bahkan hal itu memicu masyarakat yang mampu, untuk membeli kendaraan dua unit dengan nopol ganjil dan genap.

"Itu membuat resah msyarakat, sehingga di Polda sudah ada namanya loket buat ganjil dan genap. Nanti orang jadinya beli dua kendaraan," kata dia.

Inggard pun menyarankan agar pelaksanaan genap ganjil tersebut dilaksanakan ketika moda transportasi massal sudah mumpuni. Usulannya itu diakui sudah disetujui oleh Jokowi.

"Di negara lain, menerapkan sistem itu karena transportasi masalnya sudah menunjang. Jadi tadi gubernur juga sudah sepakat tidak akan menjalankan ganjil genap selama transportasi belum memadai, MRT dan Monorel belum selesai," jelasnya.

"Jadi ganjil genap ini jangan membingungkan masyarakat. Dan program ini juga harus didukung dengan memadainya sistem transportasi umum," imbuh politisi dari Partai Golkar ini.

(jor/lh)