detikcom
Selasa, 26/03/2013 17:16 WIB

Ketua KPU: Tahapan Pemilu Diubah Bukan Karena Kepentingan Parpol

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2012 tentang tahapan Pemilu, menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2013. Menurut ketua KPU Husni Kamil Manik, perubahan itu hanya imbas dari perubahan PKPU sebelumnya.

"Pada prinsipnya itu sudah dikonsultasikan (dengan DPR) pada PKPU yang lain, misalnya PKPU pencalonan. Jadi itu imbas saja dari PKPU terdahulu," kata ketua KPU Husni Kamil Manik, di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Selasa (26/3/2013).

Menurutnya, perubahan PKPU tentang tahapan Pemilu itu akan kembali dibicarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II DPR pada Kamis (28/3) malam mendatang.

"Komisi II kemarin setuju juga meminta RDP lanjutan itu dalam bentuk konsultasi. Kalau dalam konsultasi kan ada kewenangan dari yang dimiliki oleh KPU dan para pihak itu, pemerintah dan DPR untuk kemudian membuat konklusi suatu peraturan baru atau perubahan terhadap suatu aturan," ungkapnya.

Sementara saat ditanya apakah perubahan Peraturan KPU tentang tahapan Pemilu itu untuk kepentingan partai politik tertentu, Husni menjawab tidak ada.

"Oh, nggak ada," jawab mantan Ketua KPU Sumbar itu.

KPU melakukan perubahan tahapan Pemilu dengan mengganti PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2013.

Salah satu materi yang berubah dari Perubahan PKPU itu adalah mundurnya masa akhir pendaftaran caleg yang semula dilakukan tanggal 9-15 April menjadi 9-22 April 2013. Perubahan PKPU soal tahapan Pemilu ini menjadi perubahan yang keempat dari PKPU sebeumnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%