detikcom
Selasa, 26/03/2013 17:16 WIB

Ketua KPU: Tahapan Pemilu Diubah Bukan Karena Kepentingan Parpol

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2012 tentang tahapan Pemilu, menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2013. Menurut ketua KPU Husni Kamil Manik, perubahan itu hanya imbas dari perubahan PKPU sebelumnya.

"Pada prinsipnya itu sudah dikonsultasikan (dengan DPR) pada PKPU yang lain, misalnya PKPU pencalonan. Jadi itu imbas saja dari PKPU terdahulu," kata ketua KPU Husni Kamil Manik, di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Selasa (26/3/2013).

Menurutnya, perubahan PKPU tentang tahapan Pemilu itu akan kembali dibicarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II DPR pada Kamis (28/3) malam mendatang.

"Komisi II kemarin setuju juga meminta RDP lanjutan itu dalam bentuk konsultasi. Kalau dalam konsultasi kan ada kewenangan dari yang dimiliki oleh KPU dan para pihak itu, pemerintah dan DPR untuk kemudian membuat konklusi suatu peraturan baru atau perubahan terhadap suatu aturan," ungkapnya.

Sementara saat ditanya apakah perubahan Peraturan KPU tentang tahapan Pemilu itu untuk kepentingan partai politik tertentu, Husni menjawab tidak ada.

"Oh, nggak ada," jawab mantan Ketua KPU Sumbar itu.

KPU melakukan perubahan tahapan Pemilu dengan mengganti PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2013.

Salah satu materi yang berubah dari Perubahan PKPU itu adalah mundurnya masa akhir pendaftaran caleg yang semula dilakukan tanggal 9-15 April menjadi 9-22 April 2013. Perubahan PKPU soal tahapan Pemilu ini menjadi perubahan yang keempat dari PKPU sebeumnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%