Wakil Ketua DPR Tak Setuju Dibentuk Tim Independen untuk LP Sleman

Jakarta - Preman memang harus dilawan. Negara tak boleh takut melawan preman. Tapi melawan preman bukan lantas dengan melakukan hukum rimba. Indonesia negara hukum, tentu siapapun yang melakukan kekerasan dan juga pembunuhan harus diusut tuntas.

"Kita semua menyesalkan dan peristiwa ini adalah peristiwa terakhir yang tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh orang perorang, kelompok, atau siapapun juga, kemudian mengeksekusi dengan cara hukum rimba seperti itu karena ini akan merontokkan sendi-sendi hukum dan demokrasi yang kita bangun. kita tidak mau terjerembab kepada sebuah negara yang tanpa tatanan dan negara yang hukum rimba yang tanpa tatanan," jelas Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (26/3/2013).

Priyo mewanti-wanti dan mengajak serta menyerukan semua pihak untuk tidak tergesa menuduh pada pihak tertentu, baik pihak militer atau Kopassus seolah mereka ada di belakang pembunuhan 4 tahanan di LP Sleman.

"Saya meyakini mereka tidak akan melakukan langkah-langkah seperti itu. Karena praktis sekarang TNI setelah reformasi sudah seiya sekata kembali ke barak dan menjadi alat pertahanan semata dan sampai hari ini tidak tergoda melakukan langkah-langkah di luar hukum. Dan ketika melihat hiruk pikuk politik yang tidak karu-karuan selama ini, saya menahan diri tidak menuding seolah-olah itu dibiarkan atau bahkan direstui saya tidak percaya itu," jelasnya.

Lebih baik, lanjut Priyo, pemerintah segera melakukan langkah penyelidikan yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari dua kaki yakni adalah Kapolri dan Menkum HAM.

"Biarlah pemerintah dan Menkum HAM membentuk tim khusus untuk mengadakan penyelidikan dan tidak perlu dibentuk tim independen dan seterusnya saya usulkan di pemerintah," tuturnya.

(van/ndr)