Beralih ke ERP, Jokowi Tinggalkan Sistem Ganjil Genap?

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan pimpinan DPRD membahas transportasi di Ibu Kota. Jokowi membahas kesiapan penerapan sistem nomor polisi ganjil genap juga menyinggung penerapan jalan berbayar elektronik atau eletronic road pricing (ERP).

"Soal transportasi, beliau (Jokowi) jelasin bagaimana 3 in 1 tidak efektif. Lalu sasaran antara 3 in 1 ke ERP," tutur Wagub Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ikut dalam pertemuan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).

Ahok menuturkan, Pemprov DKI tidak dapat memaksakan penerapan sistem nopol ganjil genap bila sarana transportasi belum memadai. "Kalau jumlah busnya belum siap ya tidak benar juga kalau kita paksakan," ujarnya.

Karena itu, Pemprov mulai mengalihkan fokus cara mengurai kemacetan dengan memberlakukan ERP. "Jadi kelihatannya setelah mengkaji, beliau memutuskan untuk langsung ke ERP," kata dia.
Tapi Pemprov masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membeli perangkat pendukung sistem.

"Bisa ditempuh dengan cara investasi. Seperti orang pakai kartu kredit, bisa kita kerja sama dengan bank konsorsium bank," terangnya.

Untuk memuluskan rencana ini, Pemprov DKI akan bertemu dengan pihak Bank Indonesia termasuk sejumlah bank. "Dia mesti satu sistem karena duitnya tidak dipasang di mesin. Kita ketemu BI menyatukan persepsi," kata Ahok.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sebelumnya mengatakan, sistem nopol ganjil genap baru dapat terlaksana usai pengadaan bus TransJakarta tahun ini.

"Sesuai prosedur 2013, akan ada tambahan 450 bus TransJakarta plus 234. Jadi totalnya akan ada 684 bus," kata Pristono, Rabu, 20 Maret lalu.


(fdn/nrl)